Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revitalisasi Keraton Surakarta Terganjal Konflik Internal, Gibran: Saya Tidak Bisa Intervensi

image-gnews
Abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengarak gunungan menuju Masjid Agung pada perayaan Grebeg Sekaten 2019 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 November 2019. Pihak Keraton menghadirkan dua pasang gunungan laki-laki dan perempuan untuk diperebutkan warga dalam puncak perayaan Sekaten 2019 dan Maulid Nabi Muhammad SAW. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengarak gunungan menuju Masjid Agung pada perayaan Grebeg Sekaten 2019 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 November 2019. Pihak Keraton menghadirkan dua pasang gunungan laki-laki dan perempuan untuk diperebutkan warga dalam puncak perayaan Sekaten 2019 dan Maulid Nabi Muhammad SAW. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Pemerintah Kota setempat sudah berancang-ancang akan merevitalisasi Keraton Surakarta Hadiningrat. Pelaksanaan proyek itu menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI. 

Rencana revitalisasi Keraton Surakarta sendiri telah digulirkan sejak Oktober 2021. Namun, hingga kini terganjal lantaran masih adanya konflik di internal keluarga besar Keraton Surakarta itu. 

Gibran Ingin Konflik Keraton Surakarta Mereda

Saat dimintai konfirmasi, Gibran tidak menampik hal itu. "Ya tentunya saya berharap konflik itu dapat segera diselesaikan dengan baik oleh pihak keluarga Keraton Surakarta," ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu, 21 Desember 2022.

Namun diakui putra sulung Presiden Jokowi itu, ia tidak dapat melakukan intervensi terhadap penyelesaian konflik tersebut. "Tugas kita kan untuk revitalisasinya, terkait pekerjaan fisik, yang kotor-kotor dan pembangunan. Kalau urusan keluarga saya tidak bisa intervensi karena saya hanya orang luar (Keraton Surakarta)," tutur Gibran. 

Simak: Rujuknya Keraton Surakarta Bisa Tarik Pelancong  

Kementerian PUPR Sudah Cek Kondisi Keraton Surakarta

Rencana revitalisasi Keraton Surakarta karena saat ini terdapat beberapa bagian bangunan yang telah rusak. Dari Kemen-PUPR bahkan telah terjun untuk mengecek langsung kondisi Keraton Surakarta beberapa waktu lalu. 

"Ya sudah ada pengecekan langsung. Bu Diana (Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah melihat kondisi keraton sampai ke bagian belakang (yang rusak). Ya semua," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Gibran, pelaksanaan revitalisasi Keraton Surakarta akan lebih mudah jika konflik di internal keluarga keraton itu terselesaikan lebih dulu. "Makanya kalau urusan keluarga selesai, saya masuk, saya kan cuma tukang," ucap dia. 

Konflik internal Keraton Surakarta dilatarbelakangi perseteruan di antara anak keturunan Pakubuwono (PB) XII yang memperebutkan tahta sebagai raja. Perebutan tahta sejak Sunan PB XII mangkat pada 11 Juni 2004 ini terjadi antara Hangabehi dan Tedjowulan. Konflik sempat mereda setelah ada campur tangan pemerintah Indonesia. Tapi, beberapa keluarga keraton menolak konflik perdamaian ini. Setelah beberapa kali penyelesaian dan mereda, tahun ini situasi kembali memanas. 

Penyebabnya, PB XIII mengangkat putra mahkota dan permaisuri pada acara Tingalan Jumenengan ke-18 pada 27 Februari 2022. Pengangkatan tersebut menuai kritik dari kubu Lembaga Dewan Adat yang menilai harus dilakukan hati-hati dan tidak boleh serampangan. ]

SEPTHIA RYANTHIE

Baca: Menyusuri Lorong Gelap Keraton Surakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Dalam sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju itu Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dedikasi anggota kabinet, Panglima TNI dan Kapolri dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres serta mengingatkan untuk menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

Ma'ruf Amin mengatakan Zulhas akan kembali menduduki posisi menteri Prabowo Subianto.


Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memimpin pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra
Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

PDIP pernah menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana kiprahnya?


Presiden Jokowi Minta Maaf Lagi kepada Masyarakat Saat Pamitan di NTT

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo berswafoto dengan dengan para tenaga kesehatan saat meninjau RSUD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu, 2 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi dan pelayanan di RSUD tersebut dan akan menambah fasilitas beserta alat kesehatannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Jokowi Minta Maaf Lagi kepada Masyarakat Saat Pamitan di NTT

Jokowi minta maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya sebagai presiden dan menyatakan penyesalannya jika ada kebijakan yang kurang berkenan.


Survei Indikator: Mayoritas Responden Mayakini Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Survei Indikator: Mayoritas Responden Mayakini Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden yakin Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bisa membawa Indonesia lebih baik.


Prabowo akan Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, Kementerian ESDM: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

13 jam lalu

Konsumen mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di SPBU di kawasan Jalan Panjang, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2024. .Prabowo Subianto berencana ubah subsidi BBM menjadi BLT. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo akan Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, Kementerian ESDM: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Prabowo berencana ubah subsidi BBM menjadi BLT. Kementerian ESDM mengatakan gagasan itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat.


Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

14 jam lalu

Sejumlah kendaraan melintas di bawah baliho bergambar Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang terpasang di Jalan Adi Soecipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

Baliho Jokowi dan Iriana Jokowi, terpasang di Jalan Adi Soecipto. Baliho itu muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden


KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

19 jam lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) bersama ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno membacakan deklarasi Kampanye Damai Pilkada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye damai tanpa konflik pada Pilkada serentak 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

KPU DKI larang paslon gunakan istilah kurang familier dalam debat Pilkada. Ingat Gibran saat debat capres-cawapres kerap gunakan istilah asing?


Top 3 Hukum: Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama, Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP atas Penetapan Gibran sebagai Cawapres

20 jam lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
Top 3 Hukum: Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama, Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP atas Penetapan Gibran sebagai Cawapres

Ketua Umum Ikahi mengatakan Mahkamah Agung telah membicarakan usulan kenaikan gaji hakim dengan Kemenpan RB.


Ridwan Kamil soal Konsep Revitalisasi Sungai Ciliwung: Alami itu Lebih Bagus

1 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tengah bersiap menyusuri sungai Padepokan Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis, 3 September 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Ridwan Kamil soal Konsep Revitalisasi Sungai Ciliwung: Alami itu Lebih Bagus

Jawaban Ridwan Kamil soal konsep pembangunan sungai ciliwung jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.


Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP Terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dibacakan 10 Oktober 2024

1 hari lalu

Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, mengunggah fotonya saat potong rambut menjelang debat capres ketiga, Ahad, 7 Januari 2024. Instagram/Gibran Rakabuming Raka
Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP Terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dibacakan 10 Oktober 2024

PTUN akan membacakan putusan soal gugatan PDIP terhadap penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada 10 Oktober 2024.