TEMPO.CO, Surakarta - Komunitas pariwisata di Surakarta menyambut baik terjadinya rekonsiliasi dua raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka optimistis berakhirnya konflik internal keraton itu bakal berdampak positif dalam pengelolaan keraton sebagai salah satu ikon pariwisata di Surakarta.
“Kabar rekonsiliasi ini merupakan kabar baik bagi komunitas pariwisata,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Surakarta Hidayat Albanjari di Surakarta, Ahad, 20 Mei 2012. Hingga saat ini, Keraton Kasunanan Surakarta memiliki daya tarik wisatawan yang paling besar dibanding dengan obyek wisata lain di Surakarta.
Hidayat mengharapkan agar rekonsiliasi tersebut akan berdampak positif dalam pengelolaan keraton sebagai tempat tujuan pariwisata. “Jika semula energi dihabiskan untuk konflik, saat ini sudah bisa digunakan untuk memperbaiki keraton,” kata Hidayat.
Dia mengungkapkan, selama ini, para wisatawan yang berkunjung ke keraton lebih banyak disuguhi dengan keindahan bangunan dari masa lampau. “Kami harap, keraton bisa berbenah sehingga mampu menyuguhkan budaya yang orisinil,” kata Hidayat. Dia yakin, keraton masih menyimpan adat istiadat khusus yang mampu menarik minat masyarakat.
Dia mencontohkan, latihan tari tradisional yang diselenggarakan di dalam keraton akan banyak menyedot perhatian turis. “Tidak harus berupa upacara adat yang hanya digelar di hari-hari khusus,” kata Hidayat. Menurut dia, pariwisata membutuhkan sajian budaya dalam keraton yang bisa digelar setiap hari.
Hidayat juga merasa yakin bahwa rekonsiliasi konflik di dalam keraton membuat pemerintah semakin yakin untuk menggelontorkan dana untuk keraton. Dana tersebut bisa digunakan untuk perbaikan fisik maupun penyelenggaraan kegiatan budaya. “Keberadaan dua raja kemarin membuat pemerintah terlihat ragu untuk memberikan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto juga mengatakan pemerintah mendukung terjalinnya rekonsiliasi. “Pemerintah memang sudah menginisiasi perdamaian tersebut sejak lama,” kata Budi.
Dia berjanji, pemerintah akan memberikan bantuan hibah lebih besar kepada keraton. “Selama ini, adanya dua raja membuat pemerintah bingung, mau diberikan kepada siapa,” kata Budi. Dengan adanya rekonsiliasi tersebut, legalitas penerima bantuan hibah itu menjadi lebih jelas.
AHMAD RAFIQ
