Setelah Ratu Elizabeth II Wafat, Sejumlah Negara Persemakmuran Inggris Ingin Jadi Republik

TEMPO.CO, Jakarta - Mendiang Ratu Elizabeth II bukan hanya pemimpin bagi bangsa Inggris. Berkat warisan kekaisaran Inggrisnya yang kompleks, ia juga memimpin beberapa negara persemakmuran Inggris, mulai dari Karibia hingga Australia.

Bahkan sebelum kematian Ratu pada 8 September lalu, beberapa negara persemakmuran mulai serius mempertanyakan hubungan mereka dengan keluarga kerajaan Inggris. Setelah kematian Ratu, beberapa negara tampaknya lebih terikat pada Ratu sendiri daripada sistem monarkinya. Tentunya ini bukan kabar baik bagi Raja Charles III yang baru naik tahta menggantikan Ratu. 

Ada 56 bekas koloni Inggris di badan politik yang dikenal sebagai persemakmuran, namun Keluarga Kerajaan Inggris saat ini secara resmi memerintah 15 Kerajaan Persemakmuran. Negara-negara yang sekarang dipimpin oleh Raja Charles III adalah Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, Kitts St. Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan tentu saja Inggris.

Ratu Elizabeth memulai pemerintahannya sebagai kepala negara dari 32 negara. Tetapi selama 70 tahun masa pemerintahannya, kebanyakan negara memutuskan hubungannya dengan monarki Inggris. Sebagian besar perubahan ini terjadi pada 1960-an dan 1970-an. Nyatanya, hal ini bukan baru terjadi beberapa kali. Banyak negara yang memutuskan untuk menjadi republik dan keluar dari persemakmuran Inggris. Misalnya, setelah pemungutan suara parlemen di Barbados berhasil menyingkirkan Ratu pada 2021.

Lalu negara mana saja yang sekarang akan menjadi republik?

Sejarah monarki sebagai simbol perbudakan dan kekejaman Inggris tidak dianggap enteng di banyak bekas koloni Inggris, terutama di kepulauan Karibia.

Sedangkan Jamaika, Bahama, Antigua dan Barbuda dan St. Vincent dan Grenadine semuanya mengatakan mereka akan mengadakan referendum untuk mendirikan republik. Sementara Belize tampaknya telah memerintahkan perubahan konstitusional.

Di antara mereka, Jamaika bisa menjadi yang pertama menyingkirkan monarki Inggris, seperti yang dilaporkan The Guardian. Karibia mungkin bahkan menuntut referendum untuk mengangkat Charles sebagai raja, dengan demikian akan membuka jalan yang lebih mudah menuju republik.

Negara mana saja yang akan menjadi republik?

Dilihat lebih jauh meskipun belum memiliki rencana untuk menghapus sistem monarki Inggris, Selandia Baru melalui perdana menterinya Jacinda Ardern, mengatakan dia yakin negara itu akan menjadi republik dalam cepat ataupun lambat.

Negara mana yang tidak mungkin akan menjadi republik?

Di Australia, Perdana Menteri yang baru terpilih Anthony Albanese adalah seorang republik terkemuka. Tetapi dia juga mengatakan penghapusan monarki bukanlah prioritas selama masa jabatan pertamanya. Itu artinya tidak mungkin meninggalkan monarki dalam waktu dekat, meskipun ada gerakan republik yang kuat.

Dan bagaimana dengan sisanya? Singkatnya, tak satu pun dari mereka tampaknya menuju republik dalam waktu dekat. Kanada, Grenada, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Kepulauan Solomon dan Tuvalu belum mengindikasikan kemungkinan mengadakan referendum atau membatalkan keputusan untuk menggulingkan Raja Charles. Namun, ada kemungkinan bahwa mereka akan terus berjuang untuk pewaris takhta kerajaan selanjutnya setelah Ratu Elizabeth II tiada.

TIMEOUT | NADIA RAICHAN FITRIANUR

Baca juga: Ratu Elizabeth II Kunjungi 117 Negara Selama 70 Tahun Kepemimpinan, termasuk Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.