Soal UNESCO dan Proyek di Taman Nasional Komodo, Sandiaga Koordinasi dengan KLHK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai surat yang dikirimkan Komite Warisan Dunia UNESCO tentang proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo. UNESCO dalam suratnya meminta pemerintah menghentikan proyek di salah satu situs warisan dunia itu.

    “Saya sedang meminta minute of meeting dari UNESCO tersebut dan saya nggak ingin ‘katanya-katanya’. Tapi, saya ingin melihat secara detail, real dan membahasnya line by line,” ujar Sandiaga dalam jumpa pers yang dilakukan secara virtual, Senin, 2 Agustus 2021.

    UNESCO meminta proyek infrastruktur disetop karena berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV). Pemberhentian dilakukan sampai pemerintah menyerahkan revisi amdal yang akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

    Sandiaga mengatakan bisa jadi isi surat UNESCO secara detil berbeda dengan apa yang sudah beredar di masyarakat saat ini, termasuk soal OUV. Karena itu, ia ingin melakukan pengkajian dan pembahasan yang lebih matang sebelum mengambil keputusan.

    Menurut Sandiaga, kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ihwal evaluasi terhadap analisis dampak lingkungan atau amdal. Selanjutnya, ia menyebut bakal mengadakan pertemuan dengan UNESCO untuk menindaklanjuti surat permintaan penghentian proyek sementara itu.

    “Jadi, apapun yang kita akan lakukan di Labuan Bajo itu harus berdasarkan terhadap kajian dari dampak terhadap lingkungan hidup,” kata Sandiaga.

    Adapun proyek yang saat ini tengah berjalan di Taman Nasional Komodo adalah penataan infrastruktur wisata di Pulau Rinca. Sejumlah pembangunan sedang berjalan di sana untuk memberikan sarana prasarana yang lebih memadai untuk wisatawan sekaligus menyambut event G2.

    LAURENSIA FAYOLA | FRANCISCA CHRISTY

    Baca jugaProyek Penataan Pulau Rinca Capai 94 Persen, tapi Tak Bisa Selesai Tepat Waktu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.