TEMPO.CO, Yogyakarta - Kasus penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus melesat walaupun mobilitas masyarakat di jalanan sudah sangat menurun. Selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 berlangsung sejak 3 Juli 2021, pemerintah telah menutup sejumlah ruas jalan, destinasi wisata tutup, dan hanya sektor esensial yang boleh beroperasi dalam waktu terbatas.
Pemerintah pusat menyatakan penurunan mobilitas di DI Yogyakarta cukup drastis, dari awalnya 15 persen menjadi 30 persen. Hanya saja, setelah PPKM Darurat berakhir dan lanjut dengan PPKM Level 4, kasus harian Covid-19 DI Yogyakarta tak kunjung turun dari angka 1.000 kasus, bahkan pernah di atas 2.000 kasus.
Apa penyebab penularan Covid-19 di Yogyakarta masih tinggi, meski penduduknya tak ada yang berwisata, belanja di mall, atau bekerja di kantor itu?
Asisten I Sekretaris DI Yogyakarta, Sumadi mengatakan kerumunan dan mobilitas di jalanan serta ruang publik memang menurun drastis. Namun kerumunan orang disinyalir berpindah ke permukiman penduduk sehingga kian memicu tingginya penularan di tingkat keluarga dan antar-tetangga. "Masalahnya, mobilitas saat PPKM Level 4 di Yogyakarta ini berpindah ke sektor residensial," ujar Sumadi dalam dialog Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu 28 Juli 2021.
Sumadi menduga perpindahan mobilitas itu karena faktor kultural yang masih lekat dengan warga Yogyakarta. "Kultur silaturahmi, nonggo (main atau berkunjung ke rumah tetangga) khususnya di pedesaan masih kuat. Padahal ini berbahaya dan bisa memicu transmisi penularan Covid-19," kata Sumadi.
Dengan perpindahan mobilitas ke lingkup residensial ini, Sumadi melanjutkan, pemerintah DI Yogyakarta juga menerapkan pendekatan kultural. Untuk menertibkan mobilitas di perkampungan dan perdesaan tidak dengan menerjunkan TNI atau Polri, seperti pengawasan di jalanan. "Kami menggerakkan komunitas Jaga Warga di setiap desa dan kampung," kata dia.
Jaga Warga atau dibaca Jogo Wargo itu terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus RT, pengurus RW, unsur kelurahan, dan satuan perlindungan masyarakat atau linmas. Unsur-unsur ini membuat masyarakat sungkan ketika diperingatkan agar tidak berkerumun. "Jaga Warga ini mengawasi agar masyarakat menghindari dulu hajatan, syukuran, atau nonggo saat ini supaya kasus Covid-19 tidak meluas," ucap Sumadi.
Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui mobilitas masyarakat di permukiman meningkat 17 persen dari evaluasi PPKM Level 4. "Banyak yang belum tetap tinggal di rumah," kata Sultan. Meski begitu, Sultan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah berusaha mematuhi ketentuan pemerintah.
Buktinya, mobilitas di permukiman selama PPKM Level 4 sudah sedikit menurun ketimbang saat PPKM Darurat yang masih di angka 19 persen. "Mobilitas masyarakat turun terutama di malam hari. Sudah tidak banyak yang keluar rumah," ujar Sultan.
Baca juga:
Curhat Pengusaha Jip Wisata Lereng Merapi Yogyakarta: Tiada Pemasukan Vs Utang
