Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menilik Daftar Belanjaan Warga Papua Nugini Saat Masuk ke Papua

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau PNG di Papua. Foto: Hari Suroto
Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau PNG di Papua. Foto: Hari Suroto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua Pos Lintas Baras Negara atau PLBN yang menjadi pintu penghubung antara Indonesia dengan Papua Nugini di Papua. Titik itu adalah PLBN Sota di Merauke dan PLBN Skouw di Kota Jayapura. Selama pandemi Covid-19, pos lintas batas negara ini tutup untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kendati pos lintas batas tutup, pergerakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Papua, Indonesia dengan Papua New Guinea atau PNG tetap berjalan. Mereka yang disebut pelintas batas tradisional, melewati 'jalan tikus' yang menghubungkan PNG dengan Indonesia. Ada syarat bagi pelintas batas yang merupakan penduduk perbatasan. Untuk warga Negara Indonesia harus memiliki kartu merah dan kartu kuning untuk warga Negara Papua Nugini.

Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto mengatakan polisi Papua Nugini selalu mengawasi jalan tikus ini. "Jalan tikus di perbatasan kedua negara masih dibuka dan boleh dilintasi dengan pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan," kata Hari kepada Tempo, Selasa 13 April 2021. Yang menarik dari aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan ini, menurut dia, warga Papua Nugini lebih banyak berbelanja bahan pokok ke Indonesia, ketimbang sebaliknya.

Warga Papua New Guinea yang hendak berbelanja di Indonesia, khususnya Kota Jayapura harus menukarkan mata uang kina ke rupiah. Satu kina senilai Rp 5.000. Hari Suroto yang juga dosen arkeologi Universitas Cenderawasih, ini menjelaskan, umumnya pelintas batas tradisional Papua Nugini berasal dari Wutung, Nusu, Yako, Lido, Vanimo di Sandaun Province. Mereka melewati jalan tikus perbatasan dengan berjalan kaki. Selanjutnya naik Damri atau angkot yang biasa disebut taksi ke Kota Jayapura.

Mereka memilih berbelanja di Indonesia, tepatnya ke Kota Jayapura karena jaraknya relatif lebih dekat ketimbang ke Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Harga barang di Kota Jayapura juga relatif lebih murah dibandingkan dengan produk serupa yang dibeli dengan mata uang kina. "Jenis barang di Kota Jayapura lebih beragam dan kualitas produk Indonesia dinilai lebih baik," kata Hari Suroto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lantas apa yang biasa dibeli oleh para pelintas batas tradisional asal PNG ke Kota Jayapura, Papua, ini? Mereka biasanya membeli mi instan, kopi instan, teh, sabun, detergen, rokok, vetsin, susu kaleng. Ada pula yang memborong minyak goreng, minuman kaleng, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Adapun produk pertanian yang boleh dan biasanya dibawa melewati lintas batas negara adalah pinang, sayur, dan hasil kebun lainnya. "Ganja dan minuman keras dilarang," ucap Hari.

Pergerakan pelintas batas tradisional ini turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Jayapura, Papua, di masa pandemi Covid-19. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara pelintas batas modern atau orang yang tidak tinggal di perbatasan Papua dan Papua Nugini dengan Indonesia, tak dapat memiliki kartu merah atau kartu kuning tadi. Pelintas batas modern tetap harus memenuhi ketentuan, yakni memiliki pospor dan visa sebelum melewati perbatasan. Visa kunjungan ke PNG dapat diperoleh di Konsulat Jenderal Papua New Guinea di Kota Jayapura.

Baca juga:
Warga Papua Bisa ke Papua Nugini tanpa Paspor dan Visa, Ini Cara dan Syaratnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

3 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

7 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah), bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

KPU mengklaim Provinsi Papua telah siap melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.


KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

3 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

August Mellaz menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sudah siap mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional


Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

3 hari lalu

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP mendesak Pemerintah Merauke untuk menyediakan pasar yang layak dan memperhatikan pedagang asli Papua. Foto: Istimewa
Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi


Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

3 hari lalu

Nyamuk malaria (Reuters Photo/Paulo Whitake
Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Marthina Atanay, mengatakan seluruh kasus malaria tersebut sudah ditindaklanjuti puskesmas setempat.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

3 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.


Anggota Basarnas Papua Meninggal Akibat Jatuh dari Tower Telekomunikasi saat Selamatkan Warga

4 hari lalu

Petugas BPBD, Basarnas dan Dinas Pemadam Kebakaran mengevakuasi pohon tumbang pascaputing beliung di Jalan Nasional Bandung Garut di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 21 Februari 2024. BPBD Provinsi Jawa Barat tengah mendata kerusakan bangunan dan korban akibat bencana puting beliung yang terjadi di Rancaekek pada Rabu petang tersebut. ANTARA/Raisan Al Farisi
Anggota Basarnas Papua Meninggal Akibat Jatuh dari Tower Telekomunikasi saat Selamatkan Warga

Seorang anggota Basarnas meninggal dunia saat selamatkan warga di Tower Telekomunikasi Gunung Sabron Yaru, Papua.


Pembina Pramuka di Papua Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 7 Siswi SMK

5 hari lalu

ilustrasi pelecehan seksual (pixabay.com)
Pembina Pramuka di Papua Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 7 Siswi SMK

Polda Papua akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 7 korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Pembina Pramuka.