Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)
ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi kini. Wacana ini telah dirapatkan pada 24 April 2024 di Kantor Kemenko Marves. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Ordo RM membenarkan hal tersebut. 

“Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas,” ujarnya diambil dari laporan Tempo, di Jakarta, Senin, 22 April 2024.

Pun dana abadi pariwisata akan dimanfaatkan untuk tujuan promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan nasional skala domestik dan internasional. 

Lantas bagaimana tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak atas rencana ini? Simak rangkumannya di bawah ini.

Sandiaga Uno: Iuran Tidak Akan Membebani Penumpang

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakui adanya rapat pemerintah soal dana pariwisata berkelanjutan. Lewat jumpa pers mingguan secara daring di Jakarta, ia minta masyarakat untuk tidak khawatir soal pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Sebab belum ada keputusan soal pungutan itu.

Ujarnya lagi iuran kepariwisataan ini akan dilaporkan secara transparan. “Transparansi tentu harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan transparan dan fully disclosure, dan akan kelola dengan transparan. Kita wajibkan melakukan laporan dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket,” katanya diambil dari Tempo pada 23 April 2024.

Sigit Sosiantomo: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Sigit Sosiantomo pun menanggapi hal ini. Ia katakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat. 

“Kalau dipaksa lagi mau menarik iuran pariwisata, itu sama saja penumpang dikenakan tambahan biaya double. Dan tidak semua penumpang naik pesawat untuk keperluan pariwisata,” katanya. 

Dengan berbagai pertimbangan, Sigit menegaskan bahwa penarikan iuran pariwisata sebaiknya tidak diterapkan.

Suryadi Jaya Purnama: Melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) penerapan iuran ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Di samping itu juga dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan pesawat.

Tuturnya, Kemenparekraf harusnya lebih kreatif lagi mencari dana pariwisata. “Fraksi PKS juga meminta Kementerian Perhubungan agar dalam penetapan tariff tiket pesawat memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.

Garuda Menolak

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra katakan tidak menyetujui adanya iuran pariwisata di tiket penerbangan. Menurutnya pengenaan iuran dapat membuat tariff tiket dan beban penumpang meningkat. 

“Enggak setuju dikenakan di dalam harga tiket,” katanya pada Rabu, 24 April 2024.

Tambahnya apabila rencana ini direalisasikan dapat, secara umum masyarakat tidak akan mengetahui, dan berpotensi menyalahkan maskapai yang seenaknya menaikkan harga tiket. 

INACA: Beban Tambahan untuk Penumpang

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menilai iuran pariwisata akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai karena jika harga tiket menjadi mahal, dikhawatirkan jumlah penumpang akan berkurang.

"Dengan tambahan iuran pariwisata dalam komponen tiket akan membuat harga tiket menjadi lebih mahal bagi penumpang. Maskapai juga akan terkena dampak karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan di Jakarta, Kamis dari Antaranews.

YUDONO YANUAR | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan editor: Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indeks Pariwisata RI Naik ke Posisi 22 Dunia, Kemenparekraf Optimistis Turis Mancanegara Bertambah

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo usai acara apresiasi peningkatan peringkat Travel & Tourism Development Index (TTDI) Tahun 2024 di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Indeks Pariwisata RI Naik ke Posisi 22 Dunia, Kemenparekraf Optimistis Turis Mancanegara Bertambah

Peringkat pencapaian Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024 Indonesia atau indeks pariwisata dan travel naik 10 tingkat.


6 Cara Mendapatkan Tiket Pesawat Murah Menjelang Keberangkatan

7 hari lalu

Ilustrasi Tiket pesawat (pixabay.com)
6 Cara Mendapatkan Tiket Pesawat Murah Menjelang Keberangkatan

Kalau ingin mendapatkan tiket pesawat yang murah biasanya bergantung pada satu hal yaitu fleksibilitas


Alasan Beli Tiket Pesawat Menit-menit Terakhir Harganya Lebih Mahal

7 hari lalu

ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)
Alasan Beli Tiket Pesawat Menit-menit Terakhir Harganya Lebih Mahal

Pakar perjalanan menjelaskan alasan kenapa harga tiket pesawat yang dibeli menjelang keberangkatan harganya cenderung lebih mahal


Sandiaga Uno Harapkan Event Festival Sriwijaya dapat Tingkatkan Minat Wisatawan ke Palembang

8 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno memberikan pernyataan kepada wartawan di Balai Kota Solo seputar potensi wisata gastronomi, Ahad malam, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Uno Harapkan Event Festival Sriwijaya dapat Tingkatkan Minat Wisatawan ke Palembang

Sandiaga berharap Festival Sriwijaya yang melibatkan banyak seniman, pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumsel.


Cara Hemat Memesan Tiket Liburan Musim Panas Ini

10 hari lalu

Ilustrasi airport style atau gaya berpakaian liburan. Freepik.com/garetvisual
Cara Hemat Memesan Tiket Liburan Musim Panas Ini

Pakar perjalanan berbagi cara menghemat lebih banyak untuk musim puncak liburan ini.


Kemenparekraf Sebut Harga Avtur dan Kekurangan Armada Picu Tiket Domestik Mahal

10 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat. Freepik.com/Standret
Kemenparekraf Sebut Harga Avtur dan Kekurangan Armada Picu Tiket Domestik Mahal

Kemenparekraf mengungkapkan harga avtur dan berkurangnya jumlah armada pesawat udara memicu harga tiket pesawat domestik mahal.


BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

Pemerintah mewajibkan pekerja swasta dan pekerja mandiri yang memenuhi syarat untuk ikut program Tapera.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

13 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja


BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

13 hari lalu

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

BP Tapera menyanggah dana dari kewajiban iuran Tapera untuk biayai proyek pemerintah. Penempatan dana lebih banyak di SBN disebut agar lebih aman dan menguntungkan peserta


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

13 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.