Status Khusus Hong Kong Dicabut AS, Ini Imbasnya Bagi Turis

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi huru hara berjaga di depan butik Louis Vuitton saat aksi protes UU Keamanan Nasional di Hong Kong, Cina, 28 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    Polisi huru hara berjaga di depan butik Louis Vuitton saat aksi protes UU Keamanan Nasional di Hong Kong, Cina, 28 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Jakarta - Saat Presiden AS Donald Trump mencabut status khusus Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2020, bakal banyak aturan yang berubah bagi warga AS yang pelesiran ke kota semi otonom itu. 

    Langkah AS itu, didorong oleh politik dalam negeri Cina, setelah parlemen negeri itu secara resmi menyetujui undang-undang keamanan nasional baru, yang bisa berdampak besar tidak hanya pada lanskap politik dan ekonomi Hong Kong, tetapi juga bagaimana rasanya bepergian ke sana.

    Dilansir dari CNN, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan Hong Kong bukanlah kota otonom, namun telah menjadi bagian dari Cina. 

    Pernyataan Trump dan Pampeo itu berpengaruh besar terhadap pariwisata dua negeri. Selama lebih dari 20 tahun, warga AS yang ke Hong Kong tidak harus mendapatkan visa atau melalui prosedur imigrasi yang sama seperti para pelancong ke daratan Cina. Itu karena Hong Kong secara teknis bukan bagian penuh dari pemerintah Cina, melainkan Wilayah Administratif Khusus yang beroperasi di bawah prinsip "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan untuk memudahkan transisi dari pemerintahan Inggris ke Cina.

    Setelah lebih dari seabad sebagai koloni Inggris, Hong Kong kembali ke kedaulatan Cina pada akhir 1990-an, tetapi mempertahankan banyak norma ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri daripada sepenuhnya berasimilasi.

    Perbedaan itu membuat Hong Kong sangat menarik bagi investor dan pemimpin bisnis internasional - misalnya, Hong Kong adalah rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan Eropa. Amerika Serikat, Inggris, dan anggota Persemakmuran Inggris seperti Kanada dan Australia.

    Dinukil dari Lonely Planet, pelesiran ke Hong Kong bukanlah sesuatu yang rumit, tapi sederhana. Baik untuk bekerja atau pelesiran, bahkan untuk tinggal di Hong Kong.

    Wisatawan asal AS bakal menempuh prosedur rumit bila ingin ke Hong Kong, demikian pula sebaliknya usai AS mencabut hak khusus Hong Kong. Foto: @anniesbucketlist

    Namun, Amerika Serikat telah mengambil sikap yang teguh pada langkah-langkah baru Tiongkok daripada Kanada atau Uni Eropa. Trump menyatakan akan mengambil tindakan untuk mencabut perlakuan istimewa Hong Kong sebagai wilayah pabean dan perjalanan yang terpisah dari seluruh Cina.

    Itu bisa berarti perubahan cepat pada cara orang Amerika bepergian ke Hong Kong, dimulai dengan persyaratan visa. Bila biasanya warga AS yang ke Hong Kong hanya butuh paspor yang berlaku minimal sebulan di luar masa tinggal, dana yang memadai untuk perjalanan, dan bukti akan kembali ke rumah atau bepergian ke tempat lain. Dan visa hanya diperlukan bagi mereka yang bekerja atau belajar di Hong Kong.

    Tapi, kini warga AS yang ingin ke Hong Kong bakal menempuh prosedur yang sama, ketika mereka ingin pelesiran ke Cina. Jadi, warga AS harus menyiapkan paspor yang berlaku untuk setidaknya enam bulan di luar masa inap, visa masuk dan visa keluar. Pengunjung diwajibkan reservasi ke hotel dan melapor ke kantor polisi setempat pada saat kedatangan dan membawa paspor, visa Cina, atau izin tinggal mereka setiap saat.

    Cina Daratan jauh lebih ketat dalam menerima pelancong yang datang. Bahkan situs web Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bahwa pejabat perbatasan Cina memiliki wewenang untuk menolak masuknya pelancong asing  tanpa peringatan atau penjelasan. Bahkan, Kedutaan Besar AS dan Konsulat AS tidak dapat melakukan intervensi atas nama pelancong jika ditolak masuk ke Cina. 

    Sejumlah pejalan kaki berlindung dari proyektil gas air mata yang dilontarkan polisi saat aksi protes ketika pembahasan undang-undang lagu kebangsaan di Hong Kong, Cina, Rabu, 27 Mei 2020. Dalam aksi yang berlangsung saat jam makan siang ini, pendemo memprotes undang-undang yang dianggap kontroversial tersebut. REUTERS/Tyrone Siu

    Sebaliknya, respons Amerika Serikat juga dapat mempersulit warga negara Cina yang bepergian ke Amerika Serikat, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memegang visa dan peneliti dari Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    18 Lembaga akan Dibubarkan Jokowi, Moeldoko Singgung 3

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan. Di kesempatan lain, Moeldoko singgung 3 lembaga.