Meskipun Gembira Dapat Subsidi, Ini Catatan ASITA Yogyakarta

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan menikmati Pantai Parangtritis di Bantul, DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2020. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama

    Wisatawan menikmati Pantai Parangtritis di Bantul, DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2020. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut antusias langkah pemerintah pusat, yang berencana menghapus sementara pajak hotel dan restoran akibat dampak wabah virus corona. 

    Penghapusan pajak hotel dan restoran melalui insentif dana hibah dari pemerintah pusat kepada daerah senilai Rp3,3 triliun itu, dinilai dapat membantu pelaku usaha yang terdampak wabah virus corona.

    Yogyakarta, termasuk dari 10 destinasi yang dikenai pembebasan pajak hotel dan restoran selama enam bulan ke depan, yang dimulai pada bulan Maret. Selain Danau Toba, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

    “Kami kira langkah (penghapusan pajak lewat insentif) itu tepat sekali. Sekarang memang lesu sekali, semua penerbangan, sektor pariwisata global juga terganggu karena virus corona,” ujar Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo saat ditemui TEMPO, Rabu, 26 Februari 2020.

    Singgih menilai kebijakan penghapusan pajak lewat insentif itu, bisa menjadi strategi manjur untuk menggairahkan sektor wisata dalam negeri.

    “Dengan adanya keringanan itu, daerah bisa punya kesempatan mengisi ruang kosong yang tadinya diisi kuota wisatawan mancanegara (wisman), diganti dengan meningkatnya wisatawan domestik,” ujar Singgih.

    Terlebih saat low session, ujar Singgih, kebijakan insentif ini dinilai sangat relevan, “Sekarang kami menunggu teknis nanti seperti apa, kami di daerah menunggu teknis kebijakannya," ungkapnya.

    Suasana di GAIA Cosmo Hotel Yogyakarta. Hotel-hotel di Yogyakarta mulai merasakan penurunan kunjungan wisatawan Cina.

    Untuk industri perhotelan dan restoran, yang selama ini jadi tumpuan Ppendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di DIY, tentu bisa bernafas lega dan tidak perlu khawatir lagi, meskipun mengalami penurunan pendapatan akibat wabah virus corona yang terjadi di saat low season.

    Singgih mengatakan, tentu saja kebijakan penghapusan pajak melalui pemberian insentif oleh pemerintah pusat ini, tak semata diandalkan jadi penopang menggeliatnya wisata.

    Sebab, saat ini pihaknya tetap masih menjalankan berbagai program untuk menarik wisatawan saat low season seperti "Jogja Heboh" yang digelar Februari sampai Maret. Adanya kebijakan insentif pajak itu pun menjadi gambaran gayung yang bersambut, untuk tetap menjaga industri wisata tanah air.

    Kan banyak great sale-nya dan diskon untuk Jogja Heboh ini. Dari tarif penginapan sampai akomodasi penerbangan sampai 50 persen (diskonnya),” ujarnya.

    Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi turut menyambut baik kebijakan penghapusan pajak itu lewat insentif, "Kebijakan ini bisa memberikan stimulus baik bagi destinasi wisata, karena pukulan terbesar dari dampak virus corona memang kota-kota destinasi wisata seperti Yogya," ujarnya.

    Heroe pun mengusulkan agar kebijakan itu juga bisa dimodifikasi, tidak sekedar pemberian hibah untuk pengganti pajak. Namun bisa juga hibah untuk biaya promosi wisata.

    Sehingga wisatawan asing yang sebelumnya menunda kunjungannya karena takut virus corona, bisa kembali bersemangat berwisata ke Indonesia, "Misalnya promosi tentang keamanan Indonesia dari wabah Corona. Sehingga turunnya wisman akibat virus corona segera cepat dipulihkan," ujarnya.

    Sambutan Pelaku Bisnis Pariwisata

    Asosiasi Biro Perjalanan Wisata atau dikenal Asita DI Yogyakarta juga mengapresiasi kebijakan insentif pajak, untuk menghadapi dampak wabah virus corona itu pada sektor wisata.

    Diskon tiket pesawat ke Yogyakarta bisa mendorong peningkatan wisatawan ke Yogyakarta. Dok. Kemenparekraf

    Ketua ASITA DIY, Udhi Sudiyanto mengungkapkan kebijakan itu perlu didukung dengan sosialisasi, sehingga ada kesepakatan dari berbagai unsur pariwisata, "Pertanyaannya, bagaimana insentif itu nanti diterapkan, semua stakeholder wisata harus kompak," ujarnya.

    Udhi menuturkan selama ini salah satu unsur pariwisata yang mahal dari tiket pesawat terbang. Jadi, seandainya subsidi itu juga menyentuh sampai di situ menurutnya akan efektif sekali.

    Menurut Udhi, pemangku kepentingan terkait harus saling mendukung kebijakan ini, "Jangan sampai diskonnya jatuh ke airlines atau hotel tapi biaya turnya, kulinernya tetap mahal," ujarnya.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.