Malioboro Yogyakarta Buka Bukan Buat Wisatawan, PKL Sisi Timur Barat Beda Haluan

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana PPKM Level 4 di kawasan Malioboro Yogyakarta, pada Senin, 26 Juli 2021. Sejumlah toko sudah mulai buka, namun masih sepi pengunjung. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Suasana PPKM Level 4 di kawasan Malioboro Yogyakarta, pada Senin, 26 Juli 2021. Sejumlah toko sudah mulai buka, namun masih sepi pengunjung. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah memang sudah melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Di Yogyakarta, statusnya berubah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4.

    Dengan pelonggaran itu, akses ke jantung wisata Yogyakarta, Malioboro mulai dibuka. Namun demikian, wisatawan yang datang bisa dihitung dengan jari.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Noviar Rahmad mengatakan suasana Malioboro masih sepi karena akses jalan menuju kawasan itu baru dibuka sekitar sepertiganya saja. "Sekarang kalau Malioboro dibuka penuh, yang akan datang siapa? Sebab wisatawan dari luar Yogyakarta juga belum boleh masuk karena kebijakan penyekatan masih berlangsung," kata Noviar Sabtu 31 Juli 2021.

    Akses di Malioboro dibuka tak penuh, Noviar menjelaskan, bukan bertujuan membuka jalan bagi wisatawan. Akses itu dibuka untuk memberi jalan bagi penduduk Yogyakarta beraktivitas di sekitar kawasan Malioboro yang selama ini harus memutar jauh. "Orang Yogyakarta kalau lewat Jalan Malioboro bukan untuk wisata atau belanja, tetapi untuk keperluan lain," ucapnya.

    Suasana Jalan Malioboro Yogyakarta saat PPKM Level 4 pada Senin, 26 Juli 2021. Jalan Malioboro sudah bisa dilewati, namun masih lengang. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Sepanjang pembatasan akses wisatawan dari luar Yogyakarta belum berakhir, maka kawasan Malioboro tetap akan lengang karena tidak akan ada yang datang. Lagipula kebijakan PPKM Level 4 yang berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021, juga masih diikuti berbagai ketentuan pembatasan jam operasional usaha tertentu.

    Dia mencontohkan, usaha makan lesehan dan warung makan tutup pukul 20.00 WIB dan maksimal makan minum hanya tiga orang dengan durasi 20 menit. "Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih memadamkan semua lampu Malioboro dan ruang publik lain mulai jam 20.00 agar tak ada kerumunan," kata dia.

    Noviar menegaskan petugas Satpol PP DI Yogyakarta belum mengendurkan pengawasan dan penindakan selama perpanjangan PPKM Level 4. "Hari ini kami masih membubarkan kerumunan di berbagai titik, seperti warung makan yang melanggar ketentuan," ucapnya.

    Pantauan Tempo, suasana Malioboro sudah cukup ramai di akhir pekan ini. Para pedagang kaki lima atau PKL di sisi barat yang berjualan batik dan pakaian telah membuka lapak mereka di sepanjang pedestrian. Namun di jalur pedestrian sisi timur yang biasanya dipenuhi pedagang kuliner, seperti lesehan, tampak kosong melompong.

    Suasana lengang di sisi timur Malioboro ini karena kebijakan PPKM Level 4 yang mengatur segala aktivitas usaha di situ tutup pukul 20.00 WIB. Sementara pedagang kuliner lesehan biasanya mulai buka pada petang atau seusai maghrib. Sejumlah perwakilan PKL Malioboro pada Jumat, 30 Juli 2021, sempat menggelar aksi memasang bendera putih tanda berkabung di kawasan itu.

    Mereka memprotes beberapa kebijakan, di antaranya rencana bantuan permodalan yang disiapkan pemerintah yang disinyalir tidak akan merata untuk sebelas anggota koperasi PKL. Mereka juga menyayangkan belum bisa bergeraknya PKL kuliner karena aturan PPKM.

    "Ada sembilan koperasi PKL Malioboro belum berbadan hukum sehingga kemungkinan tidak bisa mendapatkan bantuan modal bank. Kami minta kebijaksanaan pemerintah," kata Sujarwo, Presidium PKL Malioboro. Aksi pasang bendera putih itu ditentang kelompok PKL Malioboro lainnya, seperti Pelmani dan Tri Dharma.

    Melalui video, Ketua PKL Pelmani, Slamet Santoso membantah aksi pasang bendera putih itu murni dari PKL Malioboro. "Itu dari oknum di luar PKL Malioboro. Kami mematuhi dan mengikuti instruksi Ngarsa Dalem (Raja Keraton yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X)," kata Slamet.

    Baca juga:
    Curhat Pelaku Wisata ke Putri Keraton Yogyakarta: Barang Digadai untuk Bertahan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.