TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 sebagai upaya menekan mobilitas warga menjelang akhir tahun. Tingginya pergerakan masyarakat dikhawatirkan akan menyebabkan lonjakan kasus Covid-19.

"Kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Rabu, 27 Oktober 2021.

Penghapusan cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021 tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2021.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan warga yang harus bepergian wajib memenuhi persyaratan perjalanan dan menjalani pemeriksaan ketat. Persyaratan bagi warga yang hendak melakukan perjalanan di antaranya sudah menjalani vaksinasi serta membawa surat keterangan negatif tes PCR untuk pengguna transportasi udara dan tes antigen untuk pengguna transportasi darat.

"Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19," kata Muhadjir.

Pemerintah sebelumnya juga telah menggeser dan menghapus sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama untuk mencegah penularan Covid-19. Misalnya libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang digeser dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober.

Baca juga: Pemerintah Yogyakarta Berharap Libur Natal dan Tahun Baru 2022 Dipangkas