Soal Proyek di Taman Nasional Komodo, Gubernur NTT: Demi Keselamatan Pengunjung

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, JakartaGubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat turut angkat biacara mengenai surat dari UNESCO yang meminta agar proyek pembangunan infrastruktur di kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) dihentikan. Viktor mengatakan proyek itu dilaksanakan pemerintah demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

    "Pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut," kata Viktor di Kupang, Selasa, 3 Agustus 2021.

    Permintaan penghentian dari UNESCO tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi pada 16-31 Juli 2021. Dalam surat itu, UNESCO menyebut proyek tersebut bisa berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV).

    Karena itu, UNESCO meminta Indonesia menyerahkan revisi amdal proyek tersebut yang selanjutnya akan ditunjau kembali oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Samai revisi diserahkan, pemerintah diminta menghentikan proyek itu sementara.

    Viktor mengatakan pembangunan di Taman Nasional Komodo dilakukan agar kawasan konservasi itu memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi NTT. Ia berharap UNESCO memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka untuk menjaga habitat komodo dan menjaga biota laut serta semua kekayaan alam agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

    “Pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami," kata Viktor.

    Adapun proyek yang saat ini tengah berjalan di Taman Nasional Komodo adalah penataan infrastruktur wisata di Pulau Rinca. Di sana sedang dilakukan penataan infrastruktur pariwisata seperti perbaikan dermaga, pembangunan elevated deck dan pondok untuk ranger.

    Viktor mengatakan penataan di sana dilakukan karena Pulau Rinca ditetapkan sebagai lokasi wisata massal. "Pulau Rinca juga menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya," ujarnya.

    Dari situ, Viktor berharap hasil dari pengembangan Taman Nasional Komoso akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. "Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi," ujarnya.

    Baca jugaSoal UNESCO dan Proyek di Taman Nasional Komodo, Sandiaga Koordinasi dengan KLHK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.