OECD Rekomendasikan Indonesia Jaga Pariwisata Berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan menggunakan rekomendasi pengembangan pariwisata dari OECD (Organization for Economic Cooperation Development) sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya di Nusa Dua, Bali, Minggu, 14/19.

Nia mengatakan pemerintah telah bertemu dengan OECD dalam OECD Secretary General Meeting di Octopus Ristorante, Ayodya Hotel, Nusa Dua, Bali, di sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018. Pada kesempatan itu, kepada Indonesia OECD mengingatkan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

"Kita walaupun bukan member namun akan aktif dalam tourism committee dalam rangka melaksanakan program sustainable develpoment on tourism, jadi ini sejalan," kata Nia. OECD mengingatkan jika pariwisata dibangun tak berkelanjutan bisa punah seketika. "OECD memberikan benchmarking sustainable development di Meksiko."

Kemenpar menyambut baik rekomendasi dari OECD karena sejalan dengan fokus pengembangan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Menurut Nia Ia menambahkan keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan alam untuk pariwisata harus dijaga.

Dalam survei ekonomi OECD Indonesia 2018 disebutkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia sangat baik dan dapat mendorong pembangunan daerah. OECD mencatat jumlah kunjungan turis per tahun meningkat hampir tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Organisasi tersebut merekomendasikan pengembangan sektor pariwisata yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan memasukkan infrastruktur dalam rencana pengelolaan tempat tujuan wisata. Tujuannya  memastikan terlaksananya pengembangan pariwisata berkelanjutan.

OECD juga merekomendasikan agar dilakukan lebih banyak pelatihan kejuruan dan pelatihan di tempat kerja untuk membangun keterampilan angkatan kerja yang terkait pariwisata. Selain direkomendasikan juga target berbasis pendapatan untuk pariwisata dalam rencana ke depan, . Juga perlu meningkatkan cakupan kawasan lindung dan pertimbangan untuk membuka lebih banyak pariwisata.

ANTARA