TEMPO.CO, Yogyakarta - Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 perlu mengetahui area yang masuk peta rawan gesekan atau konflik saat kampanye terbuka. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta mencatat, ada sejumlah ruas dan kawasan yang rawan gesekan, salah satunya karena faktor kedekatan wilayah basis massa simpatisan partai tertentu.
"Potensi gesekan itu harus tetap diwaspadai karena dalam waktu dekat, tiga pasangan calon wali kota - wakil wali kota Yogyakarta akan menggelar kampanye terbuka yang biasanya diikuti banyak massa di jalan," kata Kepala Bagian Operasi Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Sumanto Selasa, 15 Oktober 2024.
Sumanto membeberkan, tiga pasangan calon kepala daerah Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat terkait penjadwalan pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka tersebut ke kepolisian
Kampanye terbuka di Kota Yogyakarta akan digelar antara lain pada 3 November, 7 November, dan 23 November 2024.
Wilayah Rawan
Lalu wilayah mana saja di Kota Yogyakarta yang rawan gesekan massa itu?
Dari pengalaman momentum kampanye pemilihan umum sebelumnya, kata Sumanto, setidaknya ada lima area yang rawan gesekan antar pendukung itu.
Pertama, di area Simpang Empat Jlagran Kota Yogyakarta. Area itu dikenal menjadi kawasan salah satu basis terbesar simpatisan partai politik.
Kedua, kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean. Lalu ketiga Jalan Mataram, keempat Kampung Jogokaryan yang menjadi ruas Jalan Parangtritis, dan kelima Jalan Taman Siswa.
Lokasi Kampanye Terbuka
Adapun soal lokasi kampanye terbuka, baru satu pasangan calon kepala daerah yang menentukan lokasinya yakni di Stadion Mandala Krida pada 23 November 2024. Sedangkan dua pasangan calon lainnya masih belum memastikan lokasi kampanye terbukanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sendiri hanya menetapkan dua lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye terbuka, yakni area Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono.
Adapun Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Benny Suharsono menginstruksikan seluruh penjabat sementara (Pjs) di kabupaten/kota DIY menjaga netralitas aparatur dan perangkat di masa kampanye Pilkada 2024 ini. Salah satunya menindak perangkat yang terindikasi tidak netral atau memihak salah satu calon.
"Jajaran perangkat daerah harus netral dari level provinsi hingga kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa,” kata dia. Menurutnya, selama masa kampanye hingga pilkada serentak usai, situasi Yogyakarta perlu dijaga kondusif dan mengantisipasi hal hal yang bisa memicu gesekan.
Pilihan Editor: Usai Wayang Jogja Night Carnival 2024, Belasan Kasus Pencopetan Dilaporkan ke Polisi
