Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

image-gnews
Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis lingkungan dalam Koalisi Gunungkidul Melawan tak yakin proyek pembangunan resort dan beach club bernama Bekizart di pesisir pantai selatan Gunungkidul akan berhenti meski ramai penolakan.

Proyek yang berlokasi di Pantai Krakal ini menjadi pembicaraan karena ada Raffi Ahmad terlibat. Namun, pada 11 Juni 2024, Raffi menyatakan menarik diri lewat pernyataan di media sosial pribadinya.

"Penarikan diri Raffi Ahmad tidak akan menjamin bahwa pembangunan proyek Bekizart batal," kata Elki Setiyohadi, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta yang tergabung dalam Koalisi Gunungkidul Melawan lewat pernyataan pers Selasa, 25 Juni 2024.

Elki menambahkan, hal yang membuat pihaknya meyakini proyek itu tetap berlanjut ada atau tidak adanya Raffi Ahmad cukup beralasan. Sebab, pembangunan proyek beach club ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad seorang. 

"Artinya, rekanannya masih dapat menjalankan pembangunan tersebut, baik bersama maupun tanpa Raffi Ahmad," ujar dia.

Meski Pemerintah Gunungkidul dalam hal ini Bupati Gunungkidul Sunaryanta sempat mengatakan bahwa belum memberikan izin dan tidak datang dalam peletakan batu pertama proyek itu, aktivis justru meragukannya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengingat pada tanggal 16 Desember 2023 Bupati Gunungkidul ikut dalam agenda peletakan batu pertama. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gunungkidul juga memberikan pernyataan bahwa belum ada izin untuk mereka. 

"Sekalipun ada izin yang masuk, seharusnya pemerintah Gunungkidul menolak, mengingat bahwa proyek ini melanggar aturan dan jelas akan memperparah krisis ekologis," kata dia. "Dalih proyek ini demi kepentingan umum dan untuk mengangkat kepentingan ekonomi masyarakat tidak memiliki landasan argumentasi yang jelas."

Warga Gunungkidul sedang menghadapi krisis air. Artinya kebutuhan masyarakat bukan soal pariwisata, tetapi ketersediaan air dan justru sistem air yang ada di dalam karst dapat dimanfaatkan oleh warga.

Tidak Berdampak Besar

Elki mengatakan kepentingan ekonomi masyarakat yang digaung-gaungkan atas proyek itu seakan memang menjanjikan. Tetapi sesungguhnya ini tidak berdampak banyak terhadap ekonomi warga. 

"Model pariwisata modern seperti Bekizart, hanya akan memberikan akses pekerjaan pada wilayah rantai paling bawah. Selain merusak ekosistem karst, model pariwisata tersebut tidak memberikan akses tata kelola atau pengelolaan langsung kepada masyarakat," kata dia.

Sona Perlindungan Air Tanah

Wilayah Pantai Krakal, Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul yang akan menjadi lokasi pembangunan proyek itu masuk dalam zona perlindungan air tanah. 

"Kawasan Pantai Krakal mempunyai sungai bawah tanah dan mata air bawah tanah, ini dapat menjadi cadangan air bagi warga di sekitarnya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sekalipun memiliki sungai bawah tanah, Kecamatan Tanjungsari merupakan wilayah yang rawan kekeringan. Jika merujuk pada peta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) bagian timur, wilayah kapanewon Tanjungsari juga mempunyai zona-zona rawan bencana banjir dan zona rawan bencana ambelasan tinggi.

"Maka, seandainya pembangunan Bekizart tetap berjalan akan semakin memperparah krisis ekologis di Kecamatan Tanjungsari," kata dia.

Langgar Aturan

Pembangunan Bekizart jika tetap dilanjutkan akan menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, menyatakan bahwa kawasan karst harus dilestarikan dan dilindungi keberadaanya dalam rangka mencegah kerusakan. 

Aturan lain yang akan dilanggar yakni, Perda DIY No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I.Yogyakarta di dalamnya memuat bahwa Karst Gunungsewu masuk sebagai kawasan lindung geologi. 

Dalam Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 tentang RTRW disebutkan bahwa pada kawasan tersebut masuk ke dalam kawasan lindung geologi dan peruntukan pertanian. 

"Artinya, Resort dan Beach Club Bekizart selain merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga melanggar fungsi pemanfaatan dan pola ruang," kata dia.

Menurutnya, aturan-aturan yang berpotensi dilanggar tersebut tentu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunungkidul mengetahuinya. Jika kerusakan lingkungan dan pelanggaran aturan dibiarkan saja demi semata-mata kepentingan investasi, maka sama saja Pemda Gunungkidul turut andil dalam pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan hidup. 

"Persoalan ekonomi dan investasi seharusnya mengarusutamakan kepentingan lingkungan hidup, bukan malah merusak kualitas lingkungan hidup hanya semata untuk kepentingan ekonomi," kata dia.

Koalisi Minta Pembangunan Dihentikan

Berdasarkan temuan dan pandangan tersebut, Koalisi Gunungkidul Melawan menuntut supaya Pemerintah Daerah Gunungkidul menghentikan rencana pembangunan Resort dan Beach Club Bekizart yang akan dilakukan oleh PT Agung Rans Bersahaja Indonesia.

Mereka juga mendesak mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst dan mengutamakan kepentingan warga terkait ketersediaan air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian warga, bukan untuk beach club.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor:  Fakta-fakta di Balik Batalnya Proyek Beach Club di Gunungkidul Yogyakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

3 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


Walhi Khawatir UU Konservasi Terbaru Memicu Konflik Lahan

6 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Khawatir UU Konservasi Terbaru Memicu Konflik Lahan

Walhi mencatat ribuan desa ada di area konservasi. Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik dikhawatirkan memicu konflik, bahkan kriminalisasi.


Berpotensi Rusak Alam, Sultan HB X Minta Tambang Ilegal Yogyakarta Ditutup

6 hari lalu

Wisatawan bersorak gembira usai menyusuri sungai di Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 30 Juli 2016. Dalam wisata tersebut, wisatawan ditawarkan edukasi mengenai bentukan gua khas kawasan karst dan berbagai ornamen di dalamnya, seperti batu krsital, 'moonmilk', stalaktit, dan stalagmit. TEMPO/Fardi Bestari
Berpotensi Rusak Alam, Sultan HB X Minta Tambang Ilegal Yogyakarta Ditutup

Sektor pariwisata di Yogyakarta sangat didukung kelestarian alam, kawasan karst jadi sorotan.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

6 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Kaesang: Peluang di Pilkada Jateng 2024 hingga Bersaing Survei dengan Raffi Ahmad

7 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang: Peluang di Pilkada Jateng 2024 hingga Bersaing Survei dengan Raffi Ahmad

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak mempermasalahkan survei tinggi Kaesang di Pilkada Jawa Tengah


Maju Pilkada Bandung Barat, Jeje Govinda Akui Digendong Raffi Ahmad

8 hari lalu

Baliho Jeje Govinda yang menunjukkan mendapat sokongan dari Raffi Ahmad, Prabowo Subianto. dan Zulkifli Hasan. Foto: Instagram.
Maju Pilkada Bandung Barat, Jeje Govinda Akui Digendong Raffi Ahmad

Jeje Govinda mengakui dukungan kuat dan popularitas kakak iparnya, Raffi Ahmad membantunya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat.


Reaksi Golkar Soal PKB Usulkan Nagita Slavina Dampingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut

8 hari lalu

Nagita Slavina. Foto: Instagram.
Reaksi Golkar Soal PKB Usulkan Nagita Slavina Dampingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Golkar menyatakan nama Nagita Slavina masih asing di telinga masyarakat Sumatera Utara.


Artis Ini Ungguli Kaesang sebagai Cawagub Terpopuler dalam Survei Jelang Pilgub Jateng

8 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Artis Ini Ungguli Kaesang sebagai Cawagub Terpopuler dalam Survei Jelang Pilgub Jateng

Survei Indikator mengungkap, meski Raffi Ahmad lebih populer dari Kaesang Pangarep, elektabilitasnya rendah.


Intip Profil Nagita Slavina yang Diusulkan Dampingi Bobby Nasution di Pilkada Sumut

9 hari lalu

Nagita Slavina/Foto: Instagram/@raffinagita1717
Intip Profil Nagita Slavina yang Diusulkan Dampingi Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul, Nagita Slavina dapat mendulang suara lantaran memiliki banyak sekali pengikut di akun media sosial.


Gibran Rajin Blusukan di Perkampungan Jakarta, Terakhir Bersama Raffi Ahmad

12 hari lalu

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyalami warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gibran Rajin Blusukan di Perkampungan Jakarta, Terakhir Bersama Raffi Ahmad

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan ke tiga titik lokasi di Jakarta. Ia menyebut kegiatan itu sebagai belanja masalah.