Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Wisatawan Nyaman di Masa Kampanye, Yogyakarta Petakan Daerah Potensi Rawan Gesekan

image-gnews
Rombongan wisatawan menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta akhir November 2023. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Rombongan wisatawan menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta akhir November 2023. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Masa kampanye Pemilu 2024 kian menghangat belakangan terakhir. Meski demikian, kunjungan wisata ke Yogyakarta sejauh ini tak terdampak dan masih ramai hampir setiap hari pada Desember ini. 

Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memetakan sejumlah daerah di Yogyakarta yang dinilai memiliki potensi kerawanan agar dapat diantisipasi dan tak mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama musim liburan Natal dan Tahun Baru ini.

"Masa kampanye yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru ini yang kami jaga agar masyarakat dan wisatawan tetap nyaman dan aman saat datang ke Yogya," kata Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo di sela forum bersama Badan Pengawas Pemilu DIY pada Senin, 11 Desember 2023.

Badan Pengawas Pemilu hingga Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memetakan potensi kerawanan masa kampanye yang berbarengan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru pada Senin (11/12). (Dok. istimewa)

Wilayah rawan gesekan

Wilayah kerawanan yang paling tampak menurut Rachmat antara lain Kabupaten Sleman, diikuti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. 

"Kami menaruh perhatian di wilayah-wilayah itu, dan berupaya melakukan pencegahan terjadinya hal-hal negatif," kata dia.

Kabupaten Sleman dinilai masuk kategori rawan gesekan Pemilu karena wilayahnya sangat multikultur. Sleman selain menjadi surganya destinasi wisata dan hotel berbintang, juga merupakan pusatnya kampus-kampus besar di Yogyakarta.

Sedangkan Kota Yogyakarta masuk wilayah paling dimonitor karena menjadi pusat berbagai aktivitas kegiatan dan pemerintahan. Kawasan seperti Jalan Malioboro dan Titik Nol kerap menjadi ajang utama unjuk rasa. Adapun Kabupaten Kulon Progo juga menjadi priorotas pengamanan karena menjadi jalur yang strategis perbatasan dengan Jawa Tengah, terutama jika terjadi mobilisasi massa merespon berbagai isu.

"Jadi semua potensi kami petakan, kami waspadai, agar kerawanan kerawanan itu tidak terjadi," kata dia. "Karena jika situasi yang ada saat masa kampanye ini sampai membuat wisatawan takut, nanti ekonomi masyarakat juga terdampak," ungkap Rachmat.

Rachmat mengatakan, potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 di DIY bisa muncul dari isu-isu yang terkait dengan tiga pasang calon presiden-wakil presiden yang bertarung. Isu-isu itu lantas direspons di daerah, tak terkecuali Yogyakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sejauh ini, sebagian besar isu-isu itu masih direspons dalam tataran pemikiran yang relatif aman. Tidak sampai pada pengerahan massa jalanan yang menimbulkan kerawanan.

"Kami monitor bagaimana isu-isu seputar Pemilu 2024 direspons di daerah, jangan sampai menjadi momentum untuk gerakan-gerakan negatif yang mengganggu keamanan," kata dia.

Tingkat kerawanan tinggi

Rachmat menambahkan, masyarakat dan wisatawan yang ke Yogyakarta perlu mengetahui, pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), DIY masuk dalam kategori rawan sedang (peringkat 14 dari 21 provinsi rawan sedang).

Adapun dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY di antaranya, temuan perusakan alat peraga kampanye (APK), pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan. 

Selain itu, adanya isu politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas umur, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dan yang terbaru, dan pernyataan kontroversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY yang menimbulkan reaksi massa.

Adapun Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyana menuturkan pihaknya juga turut memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu di Yogyakarta. Kerawanan pemilu menurutnya bisa bermula dari pelanggaran pemilu yang terjadi.

"Jadi berbagai pelanggaran pemilu itu kami segera tindak lanjuti berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja, agar Pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Umi.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Candi Prambanan Dikunjungi 18.700 Umat Hindu yang Melakukan Peribadatan sepanjang 2023

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

9 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


Elektabilitas Anak Muda Ini Tinggi untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta

9 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Elektabilitas Anak Muda Ini Tinggi untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta

Sejumlah nama anak muda mendulang suara yang cukup besar dalam survei untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta.


Jurus Yogyakarta Jaga Kawasan Sumbu Filosofi dari Potensi Bencana

12 jam lalu

Malioboro Yogyakarta menjadi satu area yang dilalui garis imajiner Sumbu Filosofis. (Dok. Pemkot Yogyakarta)
Jurus Yogyakarta Jaga Kawasan Sumbu Filosofi dari Potensi Bencana

Kawasan Sumbu Filosofi secara khusus memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana


Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

1 hari lalu

Tugu Yogyakarta, pada awal dibangun pada era Sultan HB I sempat setinggi 25 meter. Dok. Pemkot Yogyakarta.
Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

UNESCO akui Sumbu Filosofi Yogyakarta, garis imajiner dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan bermuara di Laut Selatan.


Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Moses Gatotkaca. Cuplikan video AP
Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

2 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

2 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

2 hari lalu

Seorang pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memasukkan surat suara ke kotak saat simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?