Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Wisatawan Nyaman di Masa Kampanye, Yogyakarta Petakan Daerah Potensi Rawan Gesekan

image-gnews
Rombongan wisatawan menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta akhir November 2023. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Rombongan wisatawan menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta akhir November 2023. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Masa kampanye Pemilu 2024 kian menghangat belakangan terakhir. Meski demikian, kunjungan wisata ke Yogyakarta sejauh ini tak terdampak dan masih ramai hampir setiap hari pada Desember ini. 

Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memetakan sejumlah daerah di Yogyakarta yang dinilai memiliki potensi kerawanan agar dapat diantisipasi dan tak mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama musim liburan Natal dan Tahun Baru ini.

"Masa kampanye yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru ini yang kami jaga agar masyarakat dan wisatawan tetap nyaman dan aman saat datang ke Yogya," kata Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo di sela forum bersama Badan Pengawas Pemilu DIY pada Senin, 11 Desember 2023.

Badan Pengawas Pemilu hingga Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memetakan potensi kerawanan masa kampanye yang berbarengan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru pada Senin (11/12). (Dok. istimewa)

Wilayah rawan gesekan

Wilayah kerawanan yang paling tampak menurut Rachmat antara lain Kabupaten Sleman, diikuti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. 

"Kami menaruh perhatian di wilayah-wilayah itu, dan berupaya melakukan pencegahan terjadinya hal-hal negatif," kata dia.

Kabupaten Sleman dinilai masuk kategori rawan gesekan Pemilu karena wilayahnya sangat multikultur. Sleman selain menjadi surganya destinasi wisata dan hotel berbintang, juga merupakan pusatnya kampus-kampus besar di Yogyakarta.

Sedangkan Kota Yogyakarta masuk wilayah paling dimonitor karena menjadi pusat berbagai aktivitas kegiatan dan pemerintahan. Kawasan seperti Jalan Malioboro dan Titik Nol kerap menjadi ajang utama unjuk rasa. Adapun Kabupaten Kulon Progo juga menjadi priorotas pengamanan karena menjadi jalur yang strategis perbatasan dengan Jawa Tengah, terutama jika terjadi mobilisasi massa merespon berbagai isu.

"Jadi semua potensi kami petakan, kami waspadai, agar kerawanan kerawanan itu tidak terjadi," kata dia. "Karena jika situasi yang ada saat masa kampanye ini sampai membuat wisatawan takut, nanti ekonomi masyarakat juga terdampak," ungkap Rachmat.

Rachmat mengatakan, potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 di DIY bisa muncul dari isu-isu yang terkait dengan tiga pasang calon presiden-wakil presiden yang bertarung. Isu-isu itu lantas direspons di daerah, tak terkecuali Yogyakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sejauh ini, sebagian besar isu-isu itu masih direspons dalam tataran pemikiran yang relatif aman. Tidak sampai pada pengerahan massa jalanan yang menimbulkan kerawanan.

"Kami monitor bagaimana isu-isu seputar Pemilu 2024 direspons di daerah, jangan sampai menjadi momentum untuk gerakan-gerakan negatif yang mengganggu keamanan," kata dia.

Tingkat kerawanan tinggi

Rachmat menambahkan, masyarakat dan wisatawan yang ke Yogyakarta perlu mengetahui, pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), DIY masuk dalam kategori rawan sedang (peringkat 14 dari 21 provinsi rawan sedang).

Adapun dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY di antaranya, temuan perusakan alat peraga kampanye (APK), pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan. 

Selain itu, adanya isu politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas umur, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dan yang terbaru, dan pernyataan kontroversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY yang menimbulkan reaksi massa.

Adapun Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyana menuturkan pihaknya juga turut memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu di Yogyakarta. Kerawanan pemilu menurutnya bisa bermula dari pelanggaran pemilu yang terjadi.

"Jadi berbagai pelanggaran pemilu itu kami segera tindak lanjuti berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja, agar Pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Umi.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Candi Prambanan Dikunjungi 18.700 Umat Hindu yang Melakukan Peribadatan sepanjang 2023

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tutup Sampai Juni 2024, Benteng Vredeburg Yogya Direvitalisasi dan Bakal Ada Wisata Malam

8 jam lalu

Salah satu sudut Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang tengah direvitalisasi hingga Juni 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Tutup Sampai Juni 2024, Benteng Vredeburg Yogya Direvitalisasi dan Bakal Ada Wisata Malam

Museum Benteng Vredeburg tak hanya dikenal sebagai pusat kajian sejarah perjuangan Indonesia tetapi juga destinasi ikonik di kota Yogyakarta.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

22 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

23 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

23 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Sastrawan Joko Pinurbo Wafat, Istri : Saya Belum Siap

1 hari lalu

Suasana persemayaman penyair Joko Pinurbo di PUKJ Yogyakarta Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Sastrawan Joko Pinurbo Wafat, Istri : Saya Belum Siap

Keluarga sastrawan Joko Pinurbo alias Jokpin tampak begitu terpukul atas berpulangnya sang penyair pada usia 61 tahun, Sabtu pagi 27 April 2024 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.