Agar Wisatawan Nyaman di Masa Kampanye, Yogyakarta Petakan Daerah Potensi Rawan Gesekan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Masa kampanye Pemilu 2024 kian menghangat belakangan terakhir. Meski demikian, kunjungan wisata ke Yogyakarta sejauh ini tak terdampak dan masih ramai hampir setiap hari pada Desember ini. 

Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memetakan sejumlah daerah di Yogyakarta yang dinilai memiliki potensi kerawanan agar dapat diantisipasi dan tak mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama musim liburan Natal dan Tahun Baru ini.

"Masa kampanye yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru ini yang kami jaga agar masyarakat dan wisatawan tetap nyaman dan aman saat datang ke Yogya," kata Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo di sela forum bersama Badan Pengawas Pemilu DIY pada Senin, 11 Desember 2023.

Badan Pengawas Pemilu hingga Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memetakan potensi kerawanan masa kampanye yang berbarengan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru pada Senin (11/12). (Dok. istimewa)

Wilayah rawan gesekan

Wilayah kerawanan yang paling tampak menurut Rachmat antara lain Kabupaten Sleman, diikuti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. 

"Kami menaruh perhatian di wilayah-wilayah itu, dan berupaya melakukan pencegahan terjadinya hal-hal negatif," kata dia.

Kabupaten Sleman dinilai masuk kategori rawan gesekan Pemilu karena wilayahnya sangat multikultur. Sleman selain menjadi surganya destinasi wisata dan hotel berbintang, juga merupakan pusatnya kampus-kampus besar di Yogyakarta.

Sedangkan Kota Yogyakarta masuk wilayah paling dimonitor karena menjadi pusat berbagai aktivitas kegiatan dan pemerintahan. Kawasan seperti Jalan Malioboro dan Titik Nol kerap menjadi ajang utama unjuk rasa. Adapun Kabupaten Kulon Progo juga menjadi priorotas pengamanan karena menjadi jalur yang strategis perbatasan dengan Jawa Tengah, terutama jika terjadi mobilisasi massa merespon berbagai isu.

"Jadi semua potensi kami petakan, kami waspadai, agar kerawanan kerawanan itu tidak terjadi," kata dia. "Karena jika situasi yang ada saat masa kampanye ini sampai membuat wisatawan takut, nanti ekonomi masyarakat juga terdampak," ungkap Rachmat.

Rachmat mengatakan, potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 di DIY bisa muncul dari isu-isu yang terkait dengan tiga pasang calon presiden-wakil presiden yang bertarung. Isu-isu itu lantas direspons di daerah, tak terkecuali Yogyakarta.

Namun, sejauh ini, sebagian besar isu-isu itu masih direspons dalam tataran pemikiran yang relatif aman. Tidak sampai pada pengerahan massa jalanan yang menimbulkan kerawanan.

"Kami monitor bagaimana isu-isu seputar Pemilu 2024 direspons di daerah, jangan sampai menjadi momentum untuk gerakan-gerakan negatif yang mengganggu keamanan," kata dia.

Tingkat kerawanan tinggi

Rachmat menambahkan, masyarakat dan wisatawan yang ke Yogyakarta perlu mengetahui, pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), DIY masuk dalam kategori rawan sedang (peringkat 14 dari 21 provinsi rawan sedang).

Adapun dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY di antaranya, temuan perusakan alat peraga kampanye (APK), pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan. 

Selain itu, adanya isu politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas umur, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dan yang terbaru, dan pernyataan kontroversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY yang menimbulkan reaksi massa.

Adapun Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyana menuturkan pihaknya juga turut memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu di Yogyakarta. Kerawanan pemilu menurutnya bisa bermula dari pelanggaran pemilu yang terjadi.

"Jadi berbagai pelanggaran pemilu itu kami segera tindak lanjuti berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja, agar Pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Umi.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Candi Prambanan Dikunjungi 18.700 Umat Hindu yang Melakukan Peribadatan sepanjang 2023