Walhi Sumbar Protes Rencana Pemerintah Sumatera Barat Bangun Plaza di Lembah Anai

Kawasan wisata air terjun Lembah Anai, Sumatera Barat, (15/12). TEMPO/Febrianti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana untuk melakukan penataan ulang, perancangan kembali, dan pengoptimalan Destinasi Wisata Lembah Anai. Salah satu wacana yang digulirkan adalah pembangunan plaza di kawasan Air Terjun Lembah Anai. Hal ini pun menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak atas rencana tersebut. 

Salah satu pihak yang menyorot rencana ini adalah Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Walhi Sumbar). Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, menyatakan keberadaan plaza menyebabkan pemusatan kegiatan dan pengumpulan orang banyak pada satu lokasi tersebut. Wengki melanjutkan bahwa data histrois kebencanaan, Lembah Anai merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, seperti banjir bandang dan longsor. Intensitas yang timbul akan semakin diperparah saat musim penghujan. 

Baca: Longsor Jalan Lembah Anai Penghubung Padang - Bukittinggi Terputus

Salah satunya adalah dampak korban jiwa yang semakin banyak ditimbulkan bila terjadi bencana. Pihak Walhi Sumbar pun menyayangkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Wengki meminta kepala daerah harus memiliki kesadaran terhadap risiko bencana.

Ketegasan pengendalian tata ruang sangat dibutuhkan untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah berbasis risiko bencana “Alih-alih melakukan penataan dan pemulihan ekosistem di Lembah Anai, sebaiknya berfokus pada mitigasi bencana," ujar Wengki, dikutip dari langgam.id mitra Teras.id

Kemudian, lebih lanjut dikatakan Wengki, kemunculan ide  membuat Plaza di Lembah Anai, tentunya bertolak belakang dengan kondisi kekinian yang ada di kawasan tersebut. Walhi Sumbar pun meminta agar ide dalam membangun plaza tidak diteruskan.

Menurutnya, Lembah Anai seharusnya tidak dipandang sebagai suatu kawasan yang bernilai ekonomis uang saja, tetapi juga dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling berhubungan. 

Risiko bencana menjadi tujuan utama yang perlu dipertimbangkan sebelum pelaksanaan pembangunan plaza. Pemerintah melalui Kepala daerah harus memiliki kesadaran terhadap risiko bencana. Ketegasan pengendalian tata ruang sangat dibutuhkan untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah berbasis risiko bencana

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca juga: Menikmati Kesegaran Lembah Anai

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana Besar, Mahasiswa UI Meninggal, dan Bripka Madih Suka Teror Tetangga Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana Besar, Mahasiswa UI Meninggal, dan Bripka Madih Suka Teror Tetangga Jadi Top 3 Metro

Konser Dewa 19 di JIS disebut bencana besar, mahasiswa UI meninggal, dan Bripka Madih suka meneror tetangga jadi Top 3 Metro hari ini.


Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

4 hari lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

4 hari lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

5 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

6 hari lalu

Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

Hotman Paris Hutapea menyatakan, dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Teddy Minahasa prematur.


Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

6 hari lalu

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

Menurut Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian, sosok menteri LHK yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan.


Promosi Wisata Sumatera Barat: Budaya Nan Khas, Makanan Nan Lamak, Alam Nan Indah

7 hari lalu

Promosi Wisata Sumatera Barat: Budaya Nan Khas, Makanan Nan Lamak, Alam Nan Indah

Ada 85 event yang akan berlangsung sepanjang tahun 2023 di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.


Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

8 hari lalu

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

8 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

8 hari lalu

Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif memaparkan capaian kinerja dalam mitigasi bencana geologi tahun 2022.