GIPI Yogyakarta Sebut Bantuan yang Diperlukan Usaha Pariwisata, Tak Mesti Bansos

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana destinasi wisata Tlogoputri, Kaliurang di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, masih sepi di masa PPKM Level 4. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Suasana destinasi wisata Tlogoputri, Kaliurang di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, masih sepi di masa PPKM Level 4. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan industri pariwisata di wilayah itu telah merugi sebesar Rp 10 triliun selama 16 bulan pandemi Covid-19 berlangsung. Selama itu pula, GIPI DI Yogyakarta menganggap belum ada kebijakan dari pemerintah daerah yang benar-benar bersifat mendukung pelaku pariwisata untuk bertahan hidup, apalagi untuk bangkit.

    Ketua Umum DPD GIPI DI Yogyakarta, Bobby Ardyanto Setya Aji mengatakan Rp 10 triliun adalah angka kerugian yang dialami langsung industri pariwisata yang dijalankan anggota GIPI. "Jika ditambah dampak ikutan ekosistem turunan pariwisata seperti UMKM dan industri kreatif lainnya, bisa mencapai Rp 25 triliun," kata Bobby Ardyanto, Selasa 3 Agustus 2021.

    Di dalam GIPI DI Yogyakarta berhimpun 22 asosiasi pariwisata yang bergerak lintas sektor. Menurut Bobby, hingga saat ini tidak lebih dari satu hingga dua usaha jasa pariwisata yang masih bisa bergerak. "Itu pun tidak bisa maksimal dan tak mampu menutupi biaya operasional. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah daerah membantu," katanya.

    Bobby mendesak Pemerintah DI Yogyakarta mengiringi atau melengkapi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dengan solusi agar industri serta masyarakat dapat bertahan dan implementatif terhadap regulasi ini. Contohnya, memberikan bantuan stimulus langsung kepada pelaku industri dan profesi, baik berupa pengurangan beban biaya tetap, seperti BJPS, listrik, kelengkapan kewajiban administrasi industri, akses internet dan saluran komunikasi yang diterapkan selama PPKM.

    Selain itu, Bobby melanjutkan, harus ada pemberian bantuan atau stimulus langsung kepada pelaku industri dan profesi. Bentuknya berupa pengurangan beban biaya tidak tetap, di antaranya relaksasi pajak dan relaksasi perbankan. "Jika tidak, tahun ini kami benar-benar akan kolaps. Industri pariwisata butuh bantuan dan langkah nyata," kata Bobby.

    Akses menuju kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tutup di masa PPKM Darurat pada Selasa, 6 Juli 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Pernyataan kerugian industri pariwisata ini juga disampaikan Ketua Penelitian dan Pengembangan GIPI DI Yogyakarta, Ike Janita Dewi. Doktor Pariwisata dari Universitas Sanata Dharma ini mengatakan, sekarang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DI Yogyakarta sebesar Rp 141 triliun. Kontribusi langsung sebesar 10 persennya berasal dari pariwisata, baik akomodasi dan makan minum. Artinya, ada Rp 14 triliun dari pariwisata saja.

    "Dari jumlah Rp 14 triliun tersebut, pariwisata DI Yogyakarta kehilangan 70 sampai 80 persen. Jadi sekitar Rp 10 sampai 12 triliun lebih," kata Ike. "Maka, perhatian pemerintah daerah untuk menyelamatkan pariwisata sangat ditunggu."

    Ike menambahkan, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi di DI Yogyakarta, khususnya industri pariwisata. Pertama, DI Yogyakarta harus menjadi zona hijau. Kedua, melakukan upaya sistematis untuk reaktivasi pariwisata.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DI Yogyakarta, V Hantoro mengatakan asosiasinya mengalami kerugian Rp 550 miliar selama pandemi ini. Kerugian tersebut dialami oleh 65 perusahaan angkutan pariwisata anggota Organda. Kerugian disebabkan 817 unit kendaraan tidak bergerak selama pandemi.

    Ketua asosiasi Indonesia Event Industry Council (Ivendo) DI Yogyakarta, Ridho Mardaris Shinto menambahkan, industri Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition atau MICE di DI Yogyakarta yang berada di bawah Ivendo mengalami kerugian Rp 150 miliar per tahun. Kondisi tersebut semakin parah karena kegiatan virtual yang mereka selenggarakan sekarang banyak yang dikelola sendiri oleh klien.

    "Klien dari pemerintah banyak yang belajar sendiri, kemudian melakukan meeting virtual sendiri," kata dia. Adapun klien dari kalangan swasta juga sudah menggelar sendiri. Dengan begitu, geliat industri MICE menurun terus.

    #CuciTangan #JagaJarak #PakaiMasker #DiamdiRumah

    Baca juga:
    Stop Kegiatan Seni Tradisi, Desa di Yogyakarta Dapat Rp 50 Juta Lebih, Buat Apa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.