Nasib Transportasi di Yogyakarta tanpa Wisatawan Selama PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akses menuju kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tutup di masa PPKM Darurat pada Selasa, 6 Juli 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Akses menuju kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tutup di masa PPKM Darurat pada Selasa, 6 Juli 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berlangsung selama sepekan terakhir telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Yogyakarta, sektor transportasi terimbas karena tak ada wisatawan yang biasanya menjadi pengguna jasa ini.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta, Darra Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan mobilitas angkutan umum, terutama angkutan darat memang menurun. Meski begitu, ada moda transportasi yang jumlah penggunanya masih tinggi. "Penumpang kereta rel listrik atau KRL masih banyak," kata Made pada Sabtu, 10 Juli 2021.

    Jumlah penumpang KRL jurusan Yogyakarta - Solo per 1 Juli 2021 tercatat sebanyak 3.132 orang dan pada 8 Juli 2021 turun menjadi 1.573 orang. Sedangkan perjalanan kereta api jarak pendek Yogyakarta - Solo seperti Prambanan Ekspres atau Prameks pada 1 Juli 2021 mengakut 865 penumpang dan pada 8 Juli mengangkut 649 penumpang.

    Kondisi yang kontras terjadi pada bus Antar Kota Antar Provinsi atuu AKAP yang sebelum PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021, okupansi penumpang sudah rendah sekitar 20 sampai 25 persen. "Penumpang bus Trans Jogja pada 30 Juni 2021 sempat 4.656 orang, namun pada 7 Juli 2021 turun menjadi 3.089 penumpang," kata Made.

    Selama PPKM Darurat, pemerintah menargetkan mobilitas masyarakat di DI Yogyakarta turun sampai 30 persen. Hingga kini barutercapai 15 persen. Artinya, pemerintah perlu berupaya menekan lagi pergerakan masyarakat di kawasan ini. Salah satunya dengan menerapkan penyekatan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan DI Yogyakarta bersama Kepolisian DI Yogyakarta.

    Pemerintah dan kepolisian memperpanjang durasi penyekatan dari sebelumnya yang tak sampai sepuluh jam menjadi 24 jam penuh. "Jika ada ruas jalan yang biasanya tutup dari jam 20.00 sampai 05.00 WIB, ke depan akan tutup total 24 jam," kata dia.

    Sejauh ini ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tutup selama 24 jam ada di simpang Wirobrajan dari arah barat, Pingit dari arah utara, Jetis dari arah utara, dan Tugu Jogja dari arah utara. Adapun di Kabupaten Bantul yang tutup adalah simpang empat Druwo, Jalan Parangtritis arah selatan, simpang empat Wojo, dan Jalan Imogiri Barat ke utara.

    "Dari penutupan dan penyekatan itu, terjadi pengurangan antrean di persimpangan-persimpangan sekitar 25 sampai 38 persen," kata dia. Made melanjutkan, penutupan akses jalan utama harus dibarengi dengan pengurangan mobilitas masyarakat, khususnya dengan kendaraan pribadi. "Masyarakat dari sektor non-esensial seharusnya lebih menekan mobilitas."

    Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono mengatakan telah menutup beberapa pasar yang tidak menjual kebutuhan sehari-hari atau pasar non-esensial untuk mengurangi kerumunan masyarakat selama PPKM Darurat. Beberapa pasar itu adalah Pasar Beringharjo bagian barat yang menjual pakaian, Pasar Pasty yang menjual tanaman hias dan hewan, Pasar Klitikan Pakuncen yang menyediakan suku cadang sepeda motor, pasar sepeda, dan Pasar Tunjungsari.

    Untuk mengurangi orang yang datang ke pasar, namun tidak menghilangkan pendapatan penjualnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan aplikasi ojek online untuk memberikan playanan penjualan secara daring. "Kami bekerjasama dengan swasta dalam melayani pembeli di pasar tradisional secara daring," katanya. "Ada voucher potongan harga Rp 10 ribu untuk menarik minat."

    Baca juga:
    Sepekan PPKM Darurat, Curhat PKL Malioboro Terpaksa Tutup Lapak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.