TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pariwisata Madura atau Asprim menyikapi kebijakan penyekatan dan pemberlakuan tes swab antigen kepada semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya. Pemberlakuan tes swab antigen ini berlangsung sejak 6 Juni 2021 hingga sekarang.
Ketua Umum Asprim, Achmad Vicky Faisal mengatakan, penerapan tes swab antigen dari Madura menuju Surabaya ini merupakan bentuk diskriminasi karena menciptakan anggapan seluruh wilayah Madura seolah terjangkit Covid-19 semua. Dengan begitu, harus dites swab antigen semua.
"Kebijakan ini menciptakan ketakutan yang luar biasa bagi warga Madura di manapun berada," kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 15 Juni 2021. Faktanya di Madura, menurut dia, hanya tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang memberlakukan lockdown.
Achmad membeberkan dampak dari kebijakan tersebut, antara lain penurunan omzet di sektor pariwisata hingga 90 persen, okupansi hotel anjlok, dan tiada lagi bus pariwisata yang masuk ke Madura. "Padahal rata-rata ada 30 sampai 50 bus masuk ke Madura setiap harinya," katanya.
Kondisi bertambah buruk karena akhir-akhir ini muncul kampanye 'Jangan ke Madura'. "Ini menjadi sebuah ketakutan yang meluas, sehingga tak satu pun wisatawan mau berkunjung ke Madura," ucap dia. Diskriminasi lain yang terjadi di lapangan, menurut Achmad, siapapun yang memiliki KTP Madura dan menggunakan kendaraan dengan pelat nomor M akan dicurigai dan menjadi target tes swab antigen.
Baca Juga:
Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada penumpang bus yang akan masuk ke Surabaya di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Ahad, 6 Juni 2021. Petugas gabungan melakukan penyekatan di jembatan tersebut menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. ANTARA/Didik Suhartono
Asprim menyarankan pemerintah memindahkan pos tes swab antigen yang seolah mewaspadari seluruh warga Madura. "Pindahkan blokade di Suramadu ke zona merah sesuai kaidah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, yaitu lockdown mikro," kata Achmad.
Dia menyarankan agar pemerintah menggunakan tes GeNose ketimbang tes swab antigen. Musababnya, tes GeNose lebih murah, mudah, dan tidak menakutkan. "Kami juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhati-hati dalam mengambil Langkah penanganan Covid-19. Jangan sampai menimbulkan konflik dan masalah baru," kata dia.
Asprim mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menanangi kasus Covid-19 tanpa mematikan roda perekonomian masyarakat. Dan tentu mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.
#CuciTangan #JagaJarak #PakaiMasker
Baca juga:
Menkes: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Akibat Kepulangan Pekerja Migran
