TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, telah mengambil langkah proaktif dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang semakin merajalela di destinasi wisata. Tindakan ini diambil setelah insiden viral pungli di lokasi wisata Curug Ciburial, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Kami menyiapkan langkah langkah mitigasi,” kata Sandiaga di Kota Bogor, Selasa, 7 Mei 2024.
Sandiaga Uno menegaskan bahwa langkah-langkah mitigasi sedang dipersiapkan. Dengan pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Barat, khususnya di destinasi seperti curug-curug atau air terjun di Kabupaten Bogor, kehadiran generasi Z sebagai wisatawan utama menambah urgensi untuk mengatasi masalah ini.
Langkah-langkah yang disiapkan oleh Menparekraf tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku pungli secara hukum, tetapi juga untuk memberikan sanksi sosial kepada oknum-oknum yang terlibat. Sandiaga berharap bahwa pendekatan ini dapat menjadi bagian dari proses edukasi yang lebih luas untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesenangan para wisatawan.
Kerja sama dengan Saber Pungli
Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pungli, Sandiaga juga mengusulkan kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Menurutnya, melibatkan semua pihak termasuk para pelaku UMKM dalam upaya ini sangat penting, karena praktik pungli tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga berdampak negatif pada citra pariwisata secara keseluruhan.
Selain itu, Sandiaga mendorong Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) yang terlibat dalam praktik pungli untuk bergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Nasib para pelaku pungli juga dipertimbangkan dalam langkah-langkah ini. Sandiaga menyatakan bahwa mereka harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bahwa, kita harapkan dia bisa menjadi bagian dari edukasi, agar pariwisata kita aman, nyaman dan menyenangkan,” ujarnya.
Lahan Milik Negara
Selain itu, Sandiaga juga mengatakan akan mengidentifikasi kepemilikan tanah di sekitar destinasi pariwisata, dengan kerja sama Kementerian ATR/BPN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanah tersebut adalah milik negara dan bukan milik pribadi atau kelompok tertentu.
“Saya sudah terhubung dengan Kementerian ATR/BPN, tanah-tanah di desa wisata itu milik siapa. Rata rata itu adalah milik negara, jadi bukan milik pribadi atau perorangan, atau individu, atau kelompok. Tapi milik negara,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Sandiaga Uno berharap dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para wisatawan. Di tengah keindahan alam yang menakjubkan, seperti yang ditawarkan oleh Sentul, Bogor, diharapkan para wisatawan dapat menikmati pengalaman tanpa adanya gangguan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tindakan pencegahan pungli ini menegaskan komitmen dalam mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan kepada semua pemangku kepentingan, baik wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata lokal. Dengan demikian, wisala lokal dapat terus menjadi destinasi unggulan yang menarik bagi para wisatawan dari dalam dan luar negeri.
PUTRI ANI | ANTARA
Pilihan Editor: Fakta-fakta Masjid Al Jabbar, Perbaiki Tarif Parkir Setelah Viral Isu Pungli
