Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh Gubernur Papua Lukas Enembe Dideportasi dari PNG, Ada Kartu Merah Perbatasan

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Suasana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, 14 November 2017. PLBN Skouw terletak di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua kini sedang dibangun 400 kios pasar, wisma Indonesia, rumah para pegawai kantor perbatasan lengkap dengan infrastruktur permukiman. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Suasana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, 14 November 2017. PLBN Skouw terletak di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua kini sedang dibangun 400 kios pasar, wisma Indonesia, rumah para pegawai kantor perbatasan lengkap dengan infrastruktur permukiman. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi dari Papua Nugini atau Papua New Guinea (PNG) karena masuk tanpa izin. Lukas Enembe bersama orang terdekatnya melintasi jalan tikus dan melewati perbatasan Papua, Indonesia ke Papua Nugini pada akhir Maret 2021. Lukas Enembe beralasan pergi ke Papua Nugini untuk berobat.

Ada dua pos lintas batas negara atau pintu perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini di Papua. Pertama di Sota, Merauke, dan kedua di Skouw, Wutung, Kota Jayapura. Pos perbatasan di Skouw sudah tutup sejak 30 Januari 2021 sampai sekarang karena pandemi Covid-19. Sementara pos lintas batas negara di Sota, Merauke, masih bisa dilewati secara terbatas. Hanya untuk warga Papua Nugini yang hendak bebelanja ke Merauke saja.

Penutupan lalu lintas negara ini mengakibatkan warga negara PNG yang sedang berada di Indonesia tidak bisa kembali ke negaranya, begitu pula warga negara Indonesia yang ada di Papua New Guinea tak bisa pulang ke Indonesia. Penutupan pintu perbatasan oleh PNG itu juga dilakukan secara resiprokal oleh Indonesia.

Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau PNG di Papua. Foto: Hari Suroto

Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto mengatakan, lalu lintas orang di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Papua, tidak seperti pelintas batas pada umumnya yang harus menggunakan paspor dan memiliki izin kunjungan atau visa. "Dalam sejarahnya, terdapat kebijakan hubungan perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea," kata Hari Suroto kepada Tempo, Selasa 6 April 2021.

Kesepakatan kebijakan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ini ditandatangani di Port Moresby pada 11 April 1990. Nama perjanjiannya adalah Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea on Border Arrangement of Papua New Guinea on Border Arrangements. Presiden Soeharto kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

"Basic agreement itu dibuat sebagai titik tolak untuk menentukan kerja sama atas itikad baik dan saling pengertian antara Indonesia dengan Papua New Guinea," kata Hari Suroto yang juga dosen arkeologi Universitas Cenderawasih. Kesepakatan ini menjadi landasan kebijakan administrasi lalu lintas orang dan pembangunan perbatasan yang bermanfaat bagi warga masing-masing negara.

Salah satu hal yang tercantum di dalam kesepakatan dasar itu adalah menghormati kebiasaan dan hak-hak tradisional penduduk perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Papua yang sudah berlangsung sejak dulu. Kedua negara mengatur bagaimana penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dapat saling melewati batas negara untuk tujuan kekerabatan dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Istilahnya pelintas batas tradisional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jalur pelintas batas tradisional di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di Papua. Dok. Hari Suroto

Pelintas batas tradisional adalah mereka yang karena kelahiran atau perkawinan tinggal di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini. Artinya, penduduk yang bukan orang Papua, seperti transmigran yang menikah dengan orang Papua dan berdomisili di wilayah perbatasan masuk kategori pelintas batas tradisional. Izin melintasi perbatasan hanya diberikan untuk kegiatan di daerah perbatasan, seperti kontak sosial, upacara tradisional, pemanfaatan lahan, semisal memancing atau berkebun, berdagang, olah raga, dan kegiatan budaya lainnya.

Dengan demikian, izin tersebut hanya untuk kunjungan sementara dan bukan untuk menetap. Lama kunjungan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan pejabat perbatasan. Para pelintas batas tradisional harus tunduk pada aturan karantina dan kebijakan lain yang menyertai lalu lintas orang antar-negara.

Pelintas batas tradisional di Papua dan PNG tak perlu mengurus paspor atau visa untuk menyeberang ke negara tetangga. Mereka hanya perlu kartu identifikasi lintas batas untuk wilayah perbatasan Papua dikenal sebagai kartu merah. "Kartu merah ini berlaku untuk masuk keluar berkali-kali selama tiga tahun," kata Hari Suroto.

Kartu merah hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan Indoensia - Papua New Guinea dan telah mencapai umur 18 tahun. Apabila penduduk perbaatasan ini pergi berombongan, maka perlu tambahan syarat, yakni surat keterangan dari kepala kampung yang divalidasi oleh kantor imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw atau Sota.

Sebuah kartu merah berlaku untuk satu keluarga, mencakup istri dan anak yang berumur di bawah 18 tahun. Anak yang sudah berumur 18 tahun bisa memiliki kartu merah sendiri. Para pelintas batas tradisional harus melalui jalur resmi yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura maupun PLBN Sota di Merauke, Papua.

Baca juga:
Wisata Perbatasan Papua - PNG: Sosis Sebesar Singkong, Selfie Rp 10 Ribu, Paspor?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

12 jam lalu

Pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy melapor ke SPKT Polresta Manokwari Papua Barat setelah mengalami teror penembakan orang tak dikenal. Foto: Istimewa
Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal


Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

13 jam lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Kata Jaringan Damai Papua atau JDP merespons kabar penembakan terhadap aktivis HAM sekaligus advokat senior, Yan Christian Warinussy.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

13 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


LBH Papua Kecam Penembakan Aktivis HAM Yan Christian Warinussy di Manokwari

1 hari lalu

Pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy melapor ke SPKT Polresta Manokwari Papua Barat setelah mengalami teror penembakan orang tak dikenal. Foto: Istimewa
LBH Papua Kecam Penembakan Aktivis HAM Yan Christian Warinussy di Manokwari

LBH Papua minta Ketua Komnas HAM dan perwakilan Komnas HAM Papua membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa penembakan aktivis HAM itu.


Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, Amnesty Internasional Desak Polisi Cari Pelaku

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, Amnesty Internasional Desak Polisi Cari Pelaku

Eksekutif Amnesty Internasional mendesak kepolisian mencari dalang pelaku penembakan aktivis HAM Papua.


Aktivis HAM Papua Yan Christian Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal di Manokwari

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. annahar.com
Aktivis HAM Papua Yan Christian Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal di Manokwari

Aktivis HAM Papua Yan Christian Warinussy ditembak orang tak saat keluar dari bilik mesin ATM di Jalan Yos Sudarso Sanggeng Manokwari.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

2 hari lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.


UNICEF dan Australia Luncurkan Fase Baru dari Program Pembelajaran Kelas Awal untuk Anak-anak di Papua

2 hari lalu

Tiga anak suku Moi berbincang di Kampung Malasigi, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 12 Juni 2024. Pertamina EP Papua Field yang bekerja sama dengan Pemprov Papua Barat daya, Pemda Kabupaten Sorong, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, Yayasan Kasuari Tanah Papua dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua Barat Daya memberikan pendampingan wisata minat khusus yang menawarkan keanekaragam hayati, sumber daya alam hutan dan budaya. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
UNICEF dan Australia Luncurkan Fase Baru dari Program Pembelajaran Kelas Awal untuk Anak-anak di Papua

Inisiatif Pendidikan ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi bagi anak-anak Papua.


OPM Ancam Bakar Sekolah di Wilayah Perang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal Pahlawan Indonesia

2 hari lalu

TPNPB OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat, 12 Juli 2024. Foto: Juru Bicara KOMNAS TPNPB Sebby Sambom.
OPM Ancam Bakar Sekolah di Wilayah Perang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal Pahlawan Indonesia

TPNPB-OPM telah membakar 12 gedung sekolah di Papua sejak 2023 lalu. Anak-anak dipaksa menghafal UUD 1945 dan pahlawan nasional Indonesia.


Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Ini Kata Prabowo

3 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan.  TEMPO/Subekti.
Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Ini Kata Prabowo

Prabowo menuturkan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia.