Tasikmalaya akan Bangun Geopark di Gunung Galunggung, Begini Konsepnya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Kawah Galunggung di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Mei 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Suasana Kawah Galunggung di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Mei 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Tasikmalaya akan segera memiliki destinasi wisata terintegrasi di Gunung Galunggung. Pemerintah setempat tengah melakukan kajian rencana pembangunan geopark yang terintegrasi tersebut.

    "Ini (geopark) masih dalam tahap kajian-kajian," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Nana Heryana, Jumat, 30 Oktober 2020.

    Rencana pembangunan geopark untuk menjadi destinasi wisata menarik di Kabupaten Tasikmalaya itu, kata Nana, sudah lama direncanakan. Target pembangunannya diperkirakan dua sampai tiga tahun ke depan selesai dan diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisatawan ke Tasikmalaya.

    Menurut Nana, pembangunan geopark di Gunung Galunggung itu akan mengembangkan berbagai potensi alam yang bekerja sama dengan Perhutani. Potensi yang akan dikembangkan antara lain tebing bebatuan, kawah bekas letusan gunung, pemandian air panas alami dan air terjun.

    "Jadi nanti akan dikembangkan seluruh potensinya, seperti wahana-wahana yang ada yaitu air terjun, air panas, kawah, itu yang menjadi daya tariknya," kata Nana.

    Kawasan geopark itu akan terintegrasi dan mendorong sektor wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya agrowisata. Selain itu, bakal dikembangkan potensi usaha peternakan, maupun industri lainnya yang memiliki nilai jual dan memberi keuntungan bagi masyarakat.

    "Kita mempunyai Galunggung yang memiliki ikon yang nanti akan dikembangkan wisata pertanian, peternakan dan industrinya, termasuk dengan pesantrennya itu satu paket," kata Nana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.