Jokowi Tak Larang Mudik Lebaran, Sultan Bocorkan Skenario Mudik

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik Lebaran. TEMPO/Franoto

    Ilustrasi mudik Lebaran. TEMPO/Franoto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X sedikit membocorkan skenario pemerintah pusat dalam menekan gelombang pemudik yang terus terjadi di tengah pandemi corona ini.

    Seusai menggelar teleconference dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis 2 April 2020, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyinggung kemungkinan kenaikan harga tiket mudik transportasi umum sampai dua kali lipat pada Lebaran ini. Kebijakan itu diambil untuk menekan laju mudik dan kebijakan pemerintah yang tidak mengeluarkan larangan resmi mudik di tengah wabah corona.

    "Kenaikan harga tiket moda transportasi supaya menjadi pertimbangan masyarakat tidak mudik saat wabah ini," ujar Sultan di Kantor Gubernur DI Yogyakarta Kepatihan Kamis 2 April 2020. Kenaikan harga tiket transportasi itu, ujar Sultan, sebagai konsekuensi karena pemerintah pusat kemungkinan akan mengatur ketat kapasitas transportasi umum yang akan digunakan pemudik saat pulang kampung.

    Kapasitas yang dimaksud, penumpang transportasi umum akan diatur jarak duduk antar-individu guna memenuhi jarak ideal mencegah penularan virus corona. Misalkan pemudik yang menggunakan bus, maka jarak duduk antar penumpang akan diatur minimal 1,8 meter. Dengan begitu, bus yang biasanya berkapasitas 40 penumpang, hanya boleh memuat 20 orang saja.

    Begitu pula dengan transportasi udara. Posisi duduk penumpang akan diatur dalam jarak aman dan mengurangi kapasitas angkut biasanya. "Akibatnya harga tiket moda transportasi akan naik dua kali lipat," ujar Sultan.   

    Sultan menuturkan, selain transportasi massal, pemerintah juga bakal mengatur pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Pengguna mobil pribadi misalnya, belum tentu posisi duduknya mengambil jarak aman seperti yang direkomendasikan untuk mencegah penularan COVID-19.

    Ilustrasi mudik. Shutterstock

    Kendati pemerintah tak resmi melarang mudik, dalam keputusannya nanti pemerintah pusat kemugkinan akan mewajibkan mereka yang mudik bersedia diisolasi selama 14 hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.