Begini Keluhan PKL Saat Malioboro Bebas Kendaraan Acak

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Malioboro saat diberlakukan larangan kendaraan secara acak pada Jumat, 7 Februari 2020. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Suasana Malioboro saat diberlakukan larangan kendaraan secara acak pada Jumat, 7 Februari 2020. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengacak jadwal pembebasan kawasan Malioboro dari kendaraan bermotor, mulai Jumat 7 Februari 2020 lalu.

    Tak hanya hari pasaran Selasa Wage, Malioboro bebas kendaraan bermotor 
    untuk menuju kawasan semi pedestrian mulai menyasar hari lain. Berbeda dengan saat Selasa Wage atau 35 hari sekali, pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan bermotor itu berbarengan dengan hari liburnya para pedagang kaki lima atau PKL. 
     
    Pemerintah kini mengacak jadwal pembebasan kendaraan bermotor saat para PKL berjualan. Selain itu tak ada hiburan pertunjukkan di jalanan lengang seperti saat Selasa Wage.
     
    Lantas bagaimana komentar para PKL atas kebijakan acak bebas kendaraan bermotor itu?
     
    "Pada dasarnya PKL mendukung uji coba tersebut. Akan tetapi PKL kuliner berharap diberi dispensasi pada jam 16.00 - 17.00 WIB untuk akses kendaraan memindahkan kelengkapan PKL pagi dan loading barang bagi pedagang lesehan di jalur cepat, " ujar Sujarwo Putro, Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro kepada Tempo Jumat 7 Februari 2020.
     
    Secara teknis, ujar Sujarwo, mobilitas PKL kuliner itu bisa dilakukan dengan menunjukkan fotokopi izin berdagang. 
     
    "Hal tersebut wajar, mengingat ini uji coba. Yang terpenting menginventarisir masalah, melihat dinamika, dan kemungkinan pemodelan dan simulasi," katanya.
     
    Sujarwo mengatakan di samping itu, belajar dari area pedestarian di banyak negara, juga biasa ada pengecualian karena pertimbangan khusus. Misal untuk ambulans dan pemadam kebakaran. Dalam konteks Malioboro, ditambah dispensasi kendaraan mengambil dan men-drop barang dagangan pada jam. 16.00 - 17.00 WIB.
     
    "Karena sekarang ini dilakukan secara acak, banyak pengunjung yang tidak tahu dan tidak siap. Oleh karena itu, meski acak, tetap saja disosialisasikan minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan," ujarnya.
     
    Menurut Sujarwo tetap perlu ada forum duduk bersama untuk masukan, penyempurnaan, dan mencari solusi terbaik bagi masalah yang ditimbulkan. Forum tersebut melibatkan pemerintah dan pelaku usaha di Malioboro, supaya program ini berjalan dengan baik. 
     
    "Sekaligus juga secara bersamaan tanpa menyulitkan pedagang dan pengunjung," ujarnya.
     
    Malioboro bebas kendaraan secara acak dikeluhkan karena tak ada sosialisasi. TEMPO/Pribadi Wicaksono
     
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto mengatakan pihaknya ingin melihat dampak lalu lintas saat jadwal acak  Malioboro bebas kendaraan bermotor itu.
     
    "Dengan adanya penerapan jadwal berbeda itu, bisa didapatkan gambaran berbeda pula yang menjadi bahan kajian sebelum kawasan semi pedestrian itu diberlakukan permanen,” ujarnya.
     
    PRIBADI WICAKSONO
     
     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.