TEMPO.CO, Manado - DPRD Kota Manado mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan hak pengelolaan penuh Taman Laut Nasional Bunaken kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Manado.
Pengelolaan Bunaken oleh Dewan Pengelola Taman Laut Nasional Bunaken dianggap merugikan dunia kepariwisataan karena hanya mau mendapatkan keuntungan dari kunjungan wisatawan tanpa mau melakukan rehabilitasi di taman laut terindah itu.
Anggota Komisi B DPRD Kota Manado yang membidangi masalah keuangan dan kepariwisataan, Sonny Lela, mengatakan saat ini Bunaken mulai mengalami kecenderungan penurunan angka kunjungan wisata karena pengelolaan kawasan taman laut yang sama sekali tidak baik oleh Dewan Pengelola.
Menurut Lela, selama ini yang datang ke Bunaken adalah turis yang hobi menyelam untuk melihat keindahan bawah laut. Namun, untuk turis yang tidak tahu menyelam, tidak berminat berkunjung ke Pulau Bunaken karena tidak ada fasilitas yang tersedia di kawasan Pulau Bunaken.
Lela mengatakan sejumlah kegiatan budaya di kawasan Bunaken harus ditunjukkan kepada wisatawan. Ia mencontohkan adat yang sangat menarik untuk disajikan seperti pesta pernikahan yang pengantinnya ditarik sapi. Hal itu, menurutnya, paling dicari oleh wisatawan.
"Tetapi, hingga kini, Dewan Pengelola tak tahu mengelola hal tersebut. Inilah yang kemudian kami minta agar Bunaken dikelola pemerintah daerah yang tahu mengenai Bunaken secara utuh," ujar Lela.
Selain itu, menurut Lela, saat ini pengelolaan Bunaken sangat kaku sehingga tidak bisa berkembang. Padahal, menurutnya, dibandingkan Bali, kebudayaan dan kisah toleransi agama di Manado lebih baik. "Tetapi, karena semua didikte oleh pemerintah pusat, ya kita tidak bisa berkembang," ujar Lela.
Sementara itu Wali Kota Manado G.S. Vicky Lumentut mengakui turis yang datang ke wilayah Bunaken mulai berkurang karena banyak yang mengaku tidak tertarik dengan keberadaan Bunaken. Kawasan itu dinilai hanya menjual wisata bawah laut yang tidak semua orang bisa menikmatinya.
"Memang fasilitas di sana banyak yang kurang. Misalnya saja, untuk wisatawan yang tidak tahu menyelam, pasti mereka tidak akan pernah mau datang ke Bunaken karena tidak tahu harus berbuat apa di sana," ujar Lumentut menerangkan. "Makanya kami akan menyediakan akuarium dan gambar penunjuk yang nantinya akan dijadikan sebagai replika Taman Laut Bunaken. Tetapi, ya kendalanya, kita bukan pengelola utama dari Laut Bunaken ini."
ISA ANSHAR JUSUF
Berita terkait
Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya
10 jam lalu
Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,
Baca SelengkapnyaBandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun
2 hari lalu
Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaIuran Wisata untuk Siapa
3 hari lalu
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
6 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
7 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
7 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaIuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang
8 hari lalu
Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.
Baca SelengkapnyaTolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang
8 hari lalu
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaAkan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga
9 hari lalu
Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.
Baca SelengkapnyaOvertourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata
10 hari lalu
Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.
Baca Selengkapnya