Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

Kamis, 21 Maret 2024 12:04 WIB

Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. (Dok.istimewa)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.

"Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder saat ini kurang optimal, perlu penataan kawasan sistem blok meliputi blok perlindungan hutan, blok pemanfaatan hutan, dan blok lainnya," kata Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DIY, Andriana Wulandari, Rabu 20 Maret 2024.

Taman Hutan Raya Bunder selama ini dikenal sebagai obyek wisata hutan di Yogyakarta namun pamornya masih tampak kurang dibanding hutan lain, seperti Hutan Mangunan di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Padahal, Hutan Raya Bunder lokasinya sangat strategis, berada di jalur utama Yogya-Wonosari Gunungkidul. Hutan Bunder sendiri telah memiliki dasar untuk pengelolaan melalui Perda DIY Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.

Andriana menyebutkan, di Hutan Bunder yang luasnya mencapai 634 hektare perlu dikembangkan dengan membentuk blok blok pendukung. “Blok lain untuk Hutan Bunder dapat dikembangkan mengikuti realitas sosial saat ini. Seperti blok tradisional, blok koleksi, dan blok khusus," katanya.

Advertising
Advertising

Misalnya blok tradisional bisa menjadi ruang untuk merepresentasikan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan itu. Sedangkan blok koleksi merupakan salah satu blok kawasan hutan yang peruntukannya untuk koleksi tumbuhan di sana. "Perlu diatur juga dasar hukum untuk perizinan usaha untuk kegiatan pariwisata alam yang bersifat komersial," kata dia.

Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Dok.istimewa

DPRD DIY merekomendasikan perizinan yang diatur dalam perda ini. Berupa perizinan terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang sesuai. Seperti perizinan penelitian, pendidikan, kunjugan sekolah dan aktivitas edukasi lainnya.

Sementara itu, perizinan berusaha untuk kegiatan pengusahaan, pariwisata alam pada kegiatan yang bersifat komersial, mengikuti aturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kurang optimalnya pemanfaatan Hutan Bunder Gunungkidul diduga karena belum ada pengaturan pengelolaan pendanaan. Pihaknya merekomendasikan pengaturan pendanaan pengelolaan hutan yang lebih jelas, baik dari pos APBN, APBD, dana keistimewaan maupun sumber dana lain.

"Perlu juga kejelasan status kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang masuk di kawasan hutan lindung di Bantul," kata dia.

Hutan Bunder dan Kawasan Hutan Lindung di Bantul saat ini dikelola oleh Balai Tahura Bunder dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahura Bunder. Pihaknya menilai perlu ada peningkatan status kawasan hutan lindung di Bantul tersebut menjadi Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Rakyat.

Pilihan editor: Wisata Hutan Bunder Gunungkidul Yogyakarta, Lihat Cara Bikin Minyak Kayu Putih

Berita terkait

Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

1 jam lalu

Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

UNESCO akui Sumbu Filosofi Yogyakarta, garis imajiner dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan bermuara di Laut Selatan.

Baca Selengkapnya

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

2 jam lalu

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

23 jam lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

1 hari lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kenalkan Selokan Legendaris Van Der Wijck, Sleman Terbitkan Prangko Khusus

1 hari lalu

Kenalkan Selokan Legendaris Van Der Wijck, Sleman Terbitkan Prangko Khusus

Selokan Van Der Wijck berperan penting menjamin irigasi di Sleman, Yigyakarta. Dibuat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII berkuasa.

Baca Selengkapnya

Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

1 hari lalu

Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

Yogyakarta sebagai destinasi wisata turut tercoreng oleh masalah sampah yang belum terselesaikan setelah TPA Piyungan tutup.

Baca Selengkapnya

Sultan HB X Beri Pesan Abdi Dalem Yogyakarta Amalkan Ajaran Leluhur Mataram, Apa Saja ?

1 hari lalu

Sultan HB X Beri Pesan Abdi Dalem Yogyakarta Amalkan Ajaran Leluhur Mataram, Apa Saja ?

Sultan Hamengku Buwono X memberi pesan khusus kepada abdi dalem Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman di acara Syawaan.

Baca Selengkapnya

Vietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?

2 hari lalu

Vietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?

Cuc Phuong di Veitnam merupakan taman nasional tertua dan terbesar di Vietnam, banyak hal yang ditawarkan kepada wisatawan.

Baca Selengkapnya

Bukan Lewat YIA, 3 Ribuan Calon Jemaah Haji Yogyakarta Tahun Ini tetap Terbang Lewat Bandara Solo

2 hari lalu

Bukan Lewat YIA, 3 Ribuan Calon Jemaah Haji Yogyakarta Tahun Ini tetap Terbang Lewat Bandara Solo

Yogyakarta International Airport saat ini masih belum memiliki asrama haji untuk embarkasi.

Baca Selengkapnya

Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

2 hari lalu

Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

Salah satu beleid paling disorot terutama tentang pungutan sekolah di Yogyakarta, yang akan diubah istilahnya menjadi dana partisipasi.

Baca Selengkapnya