TEMPO.CO, Yogyakarta - Hari ini, Rabu, 26 Januari 2022, adalah momentum relokasi pedagang kaki lima atau PKL Malioboro ke tempat baru. Pada sore ini pula, semestinya ada acara wilujengan atau syukuran pindahan tersebut.

Sementara sejak pagi para PKL Malioboro mendatangi gedung DPR DI Yogyakarta meminta penangguhan relokasi. Mereka bertemu dengan Panitia Khusus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, DPR DI Yogyakarta, dan perwakilan pemerintah.

Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokky Ardianto mengatakan aspirasi utama para pedagang adalah mendesak penundaan relokasi hingga setelah Idul Fitri 2022. Fokky menilai, permintaan itu wajar saja karena sejauh ini pansus juga merasa tidak ada keterbukaan antara pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah DI Yogyakarta dalam kebijakan relokasi tersebut.

"Proses relokasi yang berlangsung pada hari ini terkesan tergesa-gesa," kata Fokky. "Terlebih, proses relokasi ini diserahkan pada masing-masing paguyuban PKL."

Beberapa persoalan dan penolakan dari para PKL Malioboro ini, menruut dia, muncul dari tidak adanya komunikasi yang baik dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta kepada para pemangku kepentingan. "Dalam konteks relokasi PKL Malioboro, tidak ada komunikasi yang sehat antara pemerintah DI Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta," ujarnya.

PKL Malioboro mendatangi kantor DPR DI Yogyakarta pada Rabu, 26 Januari 2022. Mereka minta proses relokasi ditunda hingga setelah Idul Fitri 2022. Dok. Istimewa

DPRD Kota Yogyakarta juga mendesak kejelasan nasib PKL Malioboro yang direlokasi ke Teras Malioboro 2 atau ke gedung bekas kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta. Musababnya, kondisi lapak di lokasi ini ternyata bukan permanen, melainkan hanya shelter atau tempat berjualan sementara yang digunakan untuk menampung para pedagang selama dua tahun.

Anggota Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan, semestinya para pengambil kebijakan tidak semata memindahkan para pedagang saja. "Perhatikan juga nasib para PKL setelah direlokasi," ujarnya.

Para pedagang, dia melanjutkan, butuh jaminan hidup selama dua bulan dalam proses adaptasi di tempat baru. Mungkin juga dalam masa itu mereka masih menata segala kebutuhan untuk berdagang, sehingga belum memiliki penghasilan tetap.

Ipung juga berharap pemerintah gencar mempromosikan lapak baru para pedagang ini supaya banyak pengunjung. Terlebih, kondisi para PKL Malioboro sangat terpuruk selama pandemi dan baru bisa "bernapas" lagi saat pemerintah melonggarkan kebijakan PPKM.

Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, lahan relokasi PKL Malioboro di bekas gedung Bioskop Indra yang kini disebut Teras Malioboro dikelola Pemda DI Yogyakarta. Sementara Teras Malioboro 2 yang di bekas kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. "Rencana relokasi PKL Malioboro sudah lama dibahas oleh pemerintah DI Yogyakarta dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta," katanya.

Suasana tempat relokasi PKL Malioboro di bekas gedung Bioskop Indra atau Teras Malioboro 1. Dok. Pemerintah Kota Yogyakarta

Mengenai keberadaan pedagang di bekas kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta yang sifatnya sementara, Aji mengatakan, pemerintah menargetkan dapat lokasi baru yang permanen di Malioboro dalam tempo dua tahun. Apabila dalam dua tahun tersebut belum juga tersedia tempat berdagang yang tetap di kawasan Malioboro, maka lapak di bakas kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta akan diperpanjang.

Soal keterbukaan informasi, Aji mengatakan, pemerintah DI Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk tim relokasi PKL Malioboro. Tim ini bertugas mendata para pedagang dan mengatur proses perpindahannya. Aji mengklaim seluruh PKL Malioboro sepakat mengikuti relokasi.

Dengan relokasi ini, Aji melanjutkan, pemerintah DI Yogyakarta ingin para pedagang lebih nyaman saat berusaha. "Tidak ada lagi yang ketakutan dikejar-kejar Satpol PP," ujarnya. Setelah para pedagang masuk ke dua tempat itu, dia menjamin tak ada lagi PKL yang boleh berjualan di sepanjang Jalan Malioboro.

Ihwal bagaimana menarik perhatian masyarakat untuk datang ke lapak baru para PKL Malioboro, Aji menjelaskan, pemerintah akan menambah akses jalan. Misalkan di Teras Malioboro 2 di bekas kantor Dinas Pariwisata, aksesnya akan ditambah dengan membuka sisi timur Jalan Mataram. Sementara lapak pedagang sepatu yang saat ini masih ada di sana juga akan dipindah ke Teras Malioboro 2.

Ketua Paguyuban Angkringan PKL Malioboro, Yati Dimanto mengatakan, para pedagang hanya bisa pasrah dengan relokasi ini. "Kami sangat berharap pemerintah menunda pemindahan sampai setelah Idul Fitri ini. Kalau sekarang terlalu cepat," ujarnya. Menurut Yati, kawasan Malioboro bisa tetap cantik tanpa harus memindah para pedagang.

Baca juga:
H-1 Relokasi PKL Malioboro, Tukang Soto: Ayo Pesan yang Banyak, Besok Pindah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.