TEMPO.CO, Yogyakarta - Ratusan pedagang kaki lima atau PKL Malioboro mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta pada Senin, 17 Januari 2022. Mereka meminta para wakil rakyat mendukung penundaan atau pembatalan rencana relokasi para pedagang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam waktu dekat.

Pemerintah Kota Yogyakarta semula menjadwalkan relokasi PKL Malioboro pada Januari 2022. Namun kini rencana tersebut diperkirakan mundur ke bulan depan atau Februari 2022. "Dari informasi yang kami terima, PKL diminta pindah ke lokasi baru pada 1 hingga 7 Februari 2022," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta, Wawan Suhendra.

Apabila pada 8 Februari 2022 masih ada pedagang yang berjualan di depan toko sepanjang Jalan Malioboro, maka petugas akan mengusir mereka. Menurut Wawan, para pedagang kaki lima pada prinsipnya tidak menolak dipindah. Hanya saja, momentumnya belum tepat.

PKL Malioboro minta relokasi ditunda karena perlu memulihkan perekonomian setelah tak berjualan seiring perubahan level PPKM selama pandemi. "Kami berharap mbok relokasi ini ditunda paling tidak satu sampai tiga tahun mendatang," kata Wawan. "Presiden Jokowi juga baru memulai pemulihan ekonomi, kok Yogya malah rusak seperti ini."

PKL Malioboro mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta pada Senin, 17 Januari 2022. TEMPO | Pribadi Wicaksono

Para pedagang kaki lima Malioboro, Wawan melanjutkan, menilai Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta tidak transparan dengan rencana relokasi tersebut. Tanpa dialog, pada sosialisasi terakhir mereka menyatakan pada 22 Januari 2022 nanti sudah akan digelar selamatan di dua tempat relokasi, yakni bekas gedung Bioskop Indra dan bekas gedung Dinas Pariwisata. Selanjutnya, pada 22 - 31 Januari 2022 seluruh PKL Malioboro diminta berkonsolidasi untuk persiapan relokasi.

Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro, Yati Dimanto menyampaikan, selain masih kesulitan ekonomi akibat pandemi, penundaan relokasi perlu karena tempat relokasi belum siap, tidak memadai, dan tidak layak. "Kami belum pernah diajak berdialog soal tempat relokasi tersebut," kata dia.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan, untuk menengahi soal polemik relokasi PKL Malioboro ini, dewan segera membentuk panitia khusus atau pansus. "Pansus ini bertugas sebagai moderator antara PKL Malioboro dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan tidak menutup kemungkinan berdialog juga dengan Gubernur DI Yogyakarta," kata Danang.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan belum mengumumkan waktu relokasi PKL Malioboro karena ingin memastikan apakah lokasi untuk relokasi sudah layak atau belum. "Yang penting dalam relokasi adalah jaminan para pedagang tetap mendapatkan pembeli," katanya. "Soal waktu relokasi bakal mundur atau tidak, bukan itu esensinya."

Baca juga:
Tak Hanya Fasilitas, PKL Malioboro Yogya Minta Kepastian Relokasi tanpa Penyusup

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.