TEMPO.CO, Yogyakarta - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah membuat aturan yang lebih konkret dan cespleng untuk menangani pandemi Covid-19. Musababnya, sebab sejak pagebluk terjadi, kebijakan yang diambil pemerintah pusat lalu diadopsi pemerintah daerah dianggap elitis dan tidak melihat kondisi di lapangan. Akibatnya, masyarakat merugi.

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa - Bali salah satunya. Pemerintah pusat memberlakukan PPKM mulai 11 - 25 Januari 2021, kemudian lanjut PPKM tahap kedua pada 26 Januari - 8 Februari 2021. Pemerintah DI Yogyakarta mengadopsi kebijakan tersebut dengan nama Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat atau PTKM.

Asosiasi pedagang kaki lima keberatan dengan kebijakan PPKM atau PTKM di Yogyakarta. Mereka 'terbelenggu' dengan ketentuan pembatasan operasional di malam hari yang awalnya hanya sampai pukul 19.00 WIB kemudian berubah menjadi pukul 20.00 WIB. "Apa Covid-19 ini hantu yang keluarnya cuma malam hari, sehingga masyarakat yang mencari nafkah di malam hari juga dibatasi?" kata Ketua APKLI DI Yogyakarta, Mohlas Madani di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta, Rabu 3 Februari 2021.

Mohlas menuturkan semua pelaku usaha jasa wisata di Yogyakarta amat bergantung pada kunjungan wisatawan dan aktivitas mahasiswa. Sebesar 90 persen penghasilan mereka diperoleh dari dua sumber itu. Namun dengan rententan kebijakan penanganan Covid-19 hingga PPKM atau PTKM ini, dua sumber pendapatan itu lenyap dari Yogyakarta.

"Mana mungkin wisatawan mau datang kalau saat menikmati makanan di lesehan Malioboro tiba-tiba jam 19.00 WIB harus bubar," kata Mohlas. "Apalagi lesehan shift malam itu baru beroperasi pukul 17.00 WIB."

Mohlas juga menyesalkan solusi dari pemerintah agar pembeli membawa pulang makanan yang mereka pesan guna menghindari kerumunan. "Untuk destinasi wisata seperti Malioboro, orang kalau tidak makan di tempat lebih baik tidak beli makanan di situ. Lagipula kendaraan tidak bisa berhenti untuk parkir dan take away di kawasan Malioboro," ujarnya.

Baca juga:
Pemerintah Disarankan Perberat Hukuman Pelanggar Protokol Kesehatan

APKLI DI Yogyakarta memperkirakan kebijakan PPKM telah mematikan usaha lebih dari 20 ribu anggotanya. "Separuh anggota kami sudah menjual peralatan usahanya untuk menyambung hidup," ujarnya. Mohlas menyarankan setelah PPKM berakhir pada 8 Februari 2021, pemerintah lebih hati-hati dalam membuat kebijakan yang berimplikasi pada masyarakat kecil.

Perwakilan DPD RI DI Yogyakarta, Cholid Mahmud yang menemui perwakilan APKLI DI Yogyakarta menuturkan, yang dibutuhkan para pelaku usaha kecil saat pembatasan mobilitas adalah ruang dan kesempatan supaya tetap memperoleh rezeki. "Para pedagang memahami PPKM atau PTKM untuk menekan kasus Covid-19. Tapi paling tidak tetap ada kesempatan untuk berusaha, misalkan dengan memperpanjang durasi operasionalnya," ujarnya.

Cholid Mahmud mengakui kebijakan PTKM amat berdampak bagi pedagang kaki lima di Yogyakarta yang mendapatkan jatah beroperasi sore hingga malam hari. Bagi mereka, nyaris tidak ada waktu berjualan sehingga mmemilih tutup. "Pada prinsipnya pedagang pun bersedia mentaati protokol kesehatan," katanya.