TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melansir 41 proyek prioritas strategis nasional, yang akan dibangun pada 2021. Salah satu proyek unggulan, berupa pembangunan 10 destinasi wisata prioritas atau yang dikenal sebagai 10 Bali Baru.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dari Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon, 10 tujuan wisata yang masuk dalam kategori major project, antara lain Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, dan Morotai.

"Indikasi pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp161 triliun. Sumber dana berasal dari APBN, KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], BUMN, dan investor swasta," ujar Leonard. Alasan pemerintah membangun 10 destinasi wisata baru, karena pariwisata nasional hanya bertumpu pada Bali.

Ruang lingkup pembangunan major project di sektor pariwisata, berupa dukungan pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur pendukung, amenitas dan pengembangan destinasi, dan promosi pariwisata.

Menurutnya, perbaikan tersebut dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,5 persen pada 2024. Bappenas juga membidik peningkatan devisa negara dari wisatawan mancanegara menjadi US$30 miliar pada akhir 2024, "Kami juga menargetkan peningkatan wisatawan nusantara sebanyak 350 juta-400 juta dan wisatawan mancanegara sebanyak 22,3 juta," imbuhnya.

Sebelum mengeksekusi infrastruktur, pemerintah akan menyusun Perpres Program Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Program/ITMP), untuk masing-masing destinasi. Seluruh ITMP ditargetkan dapat rampung pada 2022.

Pulau Dodola, Morotai. anotherasia.com

Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dan simultan mulai 2020 hingga 2024, "Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKPM, pemerintah daerah masing-masing, dan badan usaha," jelas Leonard.

Seperti diketahui, Pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp6.555 triliun untuk merealisasikan seluruh proyek yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres No 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Perpres tersebut ditetapkan 17 Januari 2020.