Rangkaian Upacara Adat Ki Ageng Wonolelo Digelar di Sleman

Reporter

Antara

Jumat, 13 Oktober 2017 10:15 WIB

Puluhan anak-anak dan warga membawa poster bergambar Pancasila dan Bendera Merah Putih bersiap mengikuti kirab memperingati hari lahirnya Pancasila di Desa Wonorejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 1 Juni 2017. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Sleman - Rangkaian upacara adat Ki Ageng Wonolelo bakal digelar mulai Jumat malam di Pondok Wonolelo, Widodomartani, Ngemplak Sleman Yogyakarta. Direncanakan, rangakaian acara akan berlangsung hingga 28 Oktober 2017.

Upacara pembukaana akan ditandai dengan pengajian akbar oleh Al Ustadz H Habib Mussofha dari Cilacap Jawa Tengah. "Pengajian akbar tersebut dimaksudkan sebagai upaya meneruskan perjuangan Ki Ageng Wonolelo sebagai ulama besar dan penyebar agama Islam," kata Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Aji Wulantara, Kamis, 12/10.

Menurut dia, untuk puncak acara yang berupa Kirab Pusaka Ki Ageng Wonolelo akan dilangsungkan pada Jumat Kliwon 27 Oktober 2017. "Maksud dan tujuan diselenggarakannya upacara adat Saparan dan Kirab Pusaka Ki Ageng Wonolelo adalah untuk mendukung wisata budaya di Kabupaten Sleman pada khususnya dan di DIY pada umumnya," katanya.

Ketua Panitia Saparan Wonolelo Wartono mengatakan Ki Ageng Wonolelo yang bernama asli Jumadi Geno adalah keturunan Prabu Brawijaya V sekaligus sebagai tokoh penyebar agama Islam pada masa kerajaan Mataram. Dia bermukim di Dusun Pondok Wonolelo dan diyakini memiliki ilmu kebatinan yang tinggi.

Karena memiliki ilmu yang tinggi, ia pernah diutus Raja Mataram ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang saat itu membangkan terhadap Mataram. “Iapun berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya," kata Wartono.

Ia mengatakan, nama Ki Ageng Wonolelo atau Jumadi Geno semakin tersohor dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak orang yang berdatangan untuk berguru dengannya.

"Sebagai seorang panutan Ki Ageng Wonolelo memiliki ilmu tinggi, Ki Ageng Wonolelo banyak mewariskan berbagai peninggalan yang berupa tapak tilas dan pusaka dan benda keramat lainnya," katanya.

Wartono mengatakan Pusaka, jimat dan berbagai benda keramat peninggalan Ki Ageng Wonolelo inilah yang akan dikirabkan setiap bulan Sapar pada setiap tahunnya.

Dalam rangkaian upacara adat Ki Ageng Wonolelob tersebut akan dipentaskan berbagai potensi seni budaya, misalnya hadroh dan qosidah, srunthul, jathilan, badui, angklung, sholawatan, karawitan, kethoprak PS Bayu dan lainnya.

Sedangkan dalam puncak upacara adat pada 27 Oktober 2017 berupa kirab pusaka Ki Sgeng Wonolelo, kirab Gunungan, Kirab Keprajuritan, tari dan fragmen serta penyebaran apem. Ada makna simbolis dari penyebaran apem, yakni sebagai sedekah yang dianggap dapat mendatangkan keberkahan hidup.

ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

14 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

40 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

42 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

44 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

45 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

48 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

49 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

49 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

50 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

50 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya