Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Cabut Bebas Visa Kunjungan 159 Negara, Ini Daftar Lengkapnya Termasuk Belanda dan Uni Emirat Arab

image-gnews
ilustrasi visa (pixabay.com)
ilustrasi visa (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemberhentian bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara ke Indonesia diambil setelah evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2023.

"Pasti ada evaluasi, dulu kita buka total. Evaluasinya memberikan manfaat kepada negara, ndak? Kalau ndak mesti (dihentikan). Oh, ini ndak, negara ini perlu dibuka atau tutup? Pasti dievaluasi," ujar Jokowi di Pasar Parungpung, Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu, 21 Juni 2023. 

Mengutip dari Antara, keputusan pemberhentian BVK disebabkan pertimbangan daftar negara dan entitas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, pemberhentian tersebut juga disebabkan persoalan gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bebas penyakit tertentu dari World Health Organization (WHO). 

Sebelumnya, bebas visa kunjungan hanya berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas imigrasi di TPI adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan, serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia.

Kendati demikian, bagi yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia, pihak yang bersangkutan dapat memilih izin tinggal keimigrasian lainnya seperti e-VOA (electronic visa on arrival) dan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas.

Diketahui bahwa 159 negara sebelumnya masuk ke 169 negara yang diatur dalam sebagai penerima bebas visa kunjungan bersama 10 negara ASEAN. Maka, saat ini bebas visa kunjungan hanya berlaku untuk 10 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.

Sementara itu, dikutip dari kediri.imigrasi.go.id, berikut daftar Negara/Entitas Yang Dihentikan Sementara dari Bebas Visa Kunjungan

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Aljazair
4. Amerika Serikat
5. Andora
6. Angola
7. Antigua dan Barbuda
8. Arab Saudi
9. Argentina
10. Armenia
11. Australia
12. Austria
13. Azerbaijan
14. Bahama
15. Bahrain
16. Bangladesh
17. Barbados
18. Belanda
19. Belarusia
20. Belgia
21. Belize
22. Benin
23. Bhutan
24. Bolivia
25. Bosnia dan Herzegovina
26. Bostwana
27. Brazil
28. Bulgaria
29. Burkina Faso
30. Burundi
31. Ceko
32. Chad
33. Chili
34. Denmark
35. Dominika (Persemakmuran)
36. Ekuador
37. El Savador
38. Estonia
39. Fiji
40. Finlandia
41. Gabon
42. Gambia
43. Georgia
44. Ghana
45. Grenada
46. Guatemala
47. Guyana
48. Haiti
49. Honduras
50. Hongaria
51. Hongkong (SAR)
52. India
53. Inggris
54. Irlandia
55. Islandia
56. Italia
57. Jamaika
58. Jepang
59. Jerman
60. Kanada
61. Kazakhstan
62. Kenya
63. Kepulauan Marshal
64. Kepulauan Solomon
65. Kribati
66. Komor
67. Korea Selatan
68. Kosra Rika
69. Kroasia
70. Kuba
71. Kuwait
72. Kyrgystan
73. Latvia
74. Lebanon
75. Lesotho
76. Liechtenstein
77. Lithuania
78. Luxembourg
79. Macao (SAR)
80. Madagaskar
81. Makedonia
82. Maladewa
83. Malawi
84. Mali
85. Malta
86. Maroko
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Meksiko
90. Mesir
91. Moldova
92. Monako
93. Mongolia
94. Mozambik
95. Namibia
96. Nauru
97. Nepal
98. Nikaragua
99. Norwegia
100. Oman
101. Palau
102. Palestina
103. Panama
104. Pantai Gading
105. Papua Nugini
106. Paraguay
107. Perancis
108. Peru
109. Polandia
110. Portugal
111. Puerto Rico
112. Qatar
113. Republik Dominika
114. Romania
115. Rusia
116. Rwanda
117. Saint Kitts dan Nevis
118. Saint Lucia
119. Saint Vincent dan Grenadis
120. Samoa
121. San Marino
122. Sao Tome dan Principe
123. Selandia Baru
124. Senegal
125. Serbia
126. Seychelles
127. Siprus
128. Slovakia
129. Slovenia
130. Spanyol
131. Sri Lanka
132. Suriname
133. Swaziland
134. Swedia
135. Swiss
136. Taiwan
137. Tajikistan
138. Tahta Suci Vatikan
139. Tanjung Verde
140. Tanzania
141. Togo
142. Tonga
143. Trinidad dan Tobago
144. Tunisia
145. Turki
146. Turkmenistan
147. Tuvalu
148. Uganda
149. Ukraina
150. Uni Emirat Arab
151. Uruguay
152. China
153. Uzbekistan
154. Vanuatu
155. Venezuela
156. Yordania
157. Yunani
158. Zambia
159. Zimbabwe

Pilihan Editor: Jokowi Bilang Hasil Evaluasi Jadi Dasar Pemberhentian Bebas Visa Kunjungan 159 Negara 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

1 jam lalu

Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

Walhi menyoroti empat pasal selain obral izin tambang ormas keagamaan, yang juga dianggap bermasalah.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

3 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

12 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

Selain PON XXI, Jokowi minta penyelenggaraan Peparnas 2024 juga tepat waktu.


Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis, 13 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemenko Marves)
Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Luhut dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia-Cina.


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

13 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

14 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

15 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

15 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania untuk konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".