Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PHRI Yogyakarta Kritik Arahan Presiden Jokowi Soal Larangan Buka Bersama

image-gnews
Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta -  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta menyesalkan adanya surat arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai pelarangan kegiatan buka bersama pejabat terutama aparatur sipil negara atau ASN dan juga TNI dan Polri. "Kami sangat keberatan dengan arahan itu (larangan berbuka bersama)," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono Jumat 24 Maret 2023.

PHRI Yogyakarta mengungkap, Ramadan merupakan masa sepi kunjungan wisata dan minim reservasi. Kalangan hotel di Yogyakarta biasanya mengandalkan pemasukan saat Ramadan adalah membuka paket-paket menu buka puasa.

PHRI Beberkan UMKM juga akan Terdampak 

PHRI Yogyakarta membeberkan, arahan larangan buka bersama itu tak hanya membuat hotel dan restoran mendapat hantaman paling keras. "Dalam menyiapkan paket buka bersama itu kami juga melibatkan kelompok UMKM, yang memasok bahan pangannya, si pembuat souvenirnya, kan semua masuk dalam paket itu," kata Deddy.

Adapun untuk hotel dan restoran, Deddy mengatakan, rata-rata di masa Ramadan ini reservasi untuk buka puasa di hotel hotel anggota PHRI berkisar 20 hingga 30 persen. "Reservasi paket buka bersama itu kami perkirakan akan terus naik hingga 100 persen ketika mendekati minggu terakhir puasa," ujarnya. 

Deddy mengakui, pelaku perhotelan khawatir jika kebijakan larangan buka bersama  tersebut benar-benar diberlakukan. Menurut dia, ASN menjadi salah satu pasar potensial saat Ramadan. ASN tak hanya menggelar rapat namun juga sekalian mengadakan kegiatan buka bersama di hotel maupun restoran.

PHRI DIY pun telah menyiapkan langkah untuk menyatakan penolakan pada arahan larangan buka bersama itu. "Kalau kebijakan itu ada surat tertulisnya, kami akan membalas juga (penolakan atas larangan buka bersama) itu lewat surat dari pemerintah daerah atau siapapun yang mengirimkan soal itu," kata Deddy.

Menurut dia, kebijakan itu memojokkan mereka. "Di satu sisi kami pelaku usaha didorong membangkitkan perekonomian namun di sisi lain ada kebijakan yang menghambatnya," Deddy menambahkan.

PHRI Minta Dilibatkan Saat Bahas Pelarangan Buka Puasa Bersama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PHRI Yogyakarta pun mendesak sebelum pemerintah daerah meneruskan instruksi pusat, juga meminta pertimbangan dengan asosiasi pariwisata terutama PHRI dan pelaku-pelaku pariwisata yang lain. "Jangan sampai memutuskan sendiri," kata Deddy.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Noviar Rahmad menyatakan sampai saat ini belum menerima detail edaran instruksi larangan berbuka bersama kalangan ASN itu. "Kami masih menantikan aturan yang lebih rinci mengenai ketentuan yang tertuang soal arahan itu," kata Noviar.

Noviar menuturkan, dalam kebijakan itu Satpol PP akan melihat tugas yang mesti dilakukan. "Semua kan perlu didetailkan, larangan buka bersama ini yang dimaksud apa, karena di rumah bersama keluarga pun juga termasuk buka bersama," kata dia.

Pilihan Editor: PHRI Ungkap Alasan Perlunya Hotel Baru di Yogyakarta Menyebar Merata ke Kabupaten

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

1 jam lalu

Ada banyak tempat wisata di sekitar Canggu yang bisa Anda eksplor saat berlibur ke Bali. Mulai dari desa adat hingga pantai. Foto: Canva
PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

PHRI Bali berharap pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap investor asing yang masuk ke Bali. Memastikan investasi masuk itu legal dan berizin


Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

2 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) membuat para pengusaha resah.


PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

10 jam lalu

Sejumlah wisatawan mancanegara mengikuti Tradisi Perang Air pada Festival Air Suwat (FAS) ke-9 di Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin, 1 Januari 2024. Kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Januari untuk membersihkan diri dan memperkuat persaudaraan antar warga sekaligus sebagai atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Badung menilai perputaran ekonomi menjelang libur Idul Adha di Bali meningkat.


Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

12 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana prasarana di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap untuk upacara 17 Agustus mendatang,


Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat memberikan konferensi pers di area Masjid Ainul Hikmah DPP partai, Jakarta, Senin 17 Juni 2024. TEMPO/Hendrik
Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

Airlangga Hartarto telah siapkan beberapa PNS untuk pindah ke IKN tahun ini.


Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

2 hari lalu

Bupati Fakfak Untung Tamsil
Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

Bupati Fakfak, Untung Tamsil, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) fokus laksanakan program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Fakfak.


Gaduh Boikot Produk Israel, PHRI Minta Pemerintah Klarifikasi dan Dialog dengan Masyarakat

4 hari lalu

Gerai Starbucks di Jakarta, Minggu, 12 November 2023. Di samping itu, MUI baru saja mengeluarkan fatwa haram untuk sejumlah produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gaduh Boikot Produk Israel, PHRI Minta Pemerintah Klarifikasi dan Dialog dengan Masyarakat

PHRI menyatakan berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi perusahaan yang dituding terafiliasi dengan Israel tenggelam.


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

5 hari lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.