TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap fakta jika wilayah DIY menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa. Data BPS itu menyebut per September 2022 tingkat kemiskinan di DIY sebesar 11,49 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.630 orang atau naik dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 457.760 orang.
Fakta ini cukup mengejutkan mengingat Yogyakarta yang terbagi dari lima kabupaten/kota nyaris tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan maupun mahasiswa berbagai daerah sepanjang tahun sehingga tingkat kemiskinannya diperkirakan tak cukup parah.
"Angka kemiskinan di DIY itu ada anomali, ada karakteristik tersendiri, yang membedakan DIY dengan daerah-daerah lainnya," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Benny Suharsono, Jumat, 20 Januari 2023.
Anomali ini, menurut Benny, bisa dilihat salah satunya, jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah DIY yang justru tertinggi kedua di Indonesia. IPM merupakan indikator resmi yang menggambarkan kualitas hidup manusia dilihat dari beberapa indikator, diantaranya kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita.
"Dari sisi kesehatan, yang dilihat dari usia harapan hidup, DIY tertinggi di Indonesia angka harapan hidupnya karena mencapai 75,08 tahun," kata Benny yang mencontohkan angka harapan hidup itu bisa ditemukan di Kabupaten Kulon Progo yang penduduk miskinnya terbanyak selain Gunungkidul.
Lalu dari segi pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah, DIY tertinggi di Indonesia karena rata-rata penduduknya bisa mengemban pendidikan atau menyekolahkan anaknya sampai 15,65 tahun atau minimal hingga diploma tiga. Angka ini membuat harapan lama sekolah di DIY tertinggi nomor 2 setelah DKI Jakarta.
"Dan yang paling menarik, dilihat dari pengeluaran per kapita, DIY tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yaitu 14,48 juta, dimana DKI mencapai 18,92 juta," kata Benny.
Dari data BPS yang menggolongkan DIY sebagai provinsi termiskin, salah satunya besaran pengeluaran belanja kebutuhan makanan pokok yang tergolong rendah. Sebab, masyarakat di DIY, terutama di desa-desa yang dikategorikan masuk kantung kemiskinan, sebagian mendapatkan bahan makanan pokok dari hasil tanam sendiri alias tidak belanja atau mengeluarkan uang.
"Masyarakat di pedesaan DIY cenderung tidak menyukai obral belanja namun lebih menyukai investasi," kata Benny. "Investasi ini bukan berupa uang namun berbentuk ternak, tanaman, dan barang lain yang sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai dana pembiayaan pendidikan anak mereka."
Inilah yang akan digenjot Pemda DIY agar pengeluaran per kapita masyarakat DI Yogyakarta yang masih tergolong rendah bisa meningkat. Dari data lansiran BPS itu, tolak ukur kemiskinan, ujar Benny, tidak hanya dilihat dari jumlah pengeluaran atau tingkat konsumsi masyarakat.
Baca juga: Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu
