TEMPO.CO, Yogyakarta - Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menyatakan hingga saat ini masih menutup sebagian besar aktivitas di wilayah pengelolaannya terkait dua hal.
Pertama, karena status Merapi yang sejak Mei 2018 masih dalam level waspada dan kembali meningkat belakangan ini. Kedua, adanya bencana non alam susulan, yakni pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020.
“Untuk pendakian ke Gunung Merapi masih kami tutup sejak 21 Mei 2018 sampai sekarang dan objek-objek wisata sebagian besar juga belum dibuka sejak Maret 2020 lalu,” ujar Kepala Balai TNGM, Pujiati dalam Webinar Mitigasi dan Rencana Kontingensi Merapi di Masa Pandemi, Rabu 4 November 2020.
Puji menuturkan saat ini pemerintah pusat memang telah mengumumkan bahwa TNGM merupakan salah satu dari 29 taman nasional dari total 58 taman nasional di Indonesia yang memungkinkan beroperasi kembali pasca pandemi. Namun akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Merapi, hanya objek wisata yang memungkinkan saja yang dibuka.
Di TNGM tersebar sejumlah objek wisata yang masuk dalam tiga wilayah kabupaten, yaitu Sleman, Klaten dan Magelang.
Di Sleman misalnya, ada Air Terjun Tlogo Muncar yang terletak di bawah kaki gunung Merapi, tepatnya di kawasan wisata Kaliurang juga Kali Kuning. Lalu di Kabupaten Magelang ada Jurang Jero dan di Klaten ada Deles.
“Baru Jurang Jero di Magelang yang kami izinkan buka per 17 Agustus 2020 lalu setelah mendapat rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 setempat,” ujar Puji.
Jurang Jero merupakan salah satu objek di bawah pengelolaan TNGM yang paling luas, yakni 60 hektare. Karena itu, destinasi ini dirasa relatif masih aman dari jangkauan minimal 3 radius kilometer yang masuk zona rawan bencana erupsi Merapi.
Terkait peningkatan aktivitas Merapi belakangan, Puji mengatakan pihaknya masih memantau ketat agar di wilayah radius tiga kilometer dari puncak Merapi tak boleh ada aktivitas manusia.
Namun ia mengakui bahwa pengawasan aktivitas TNGM dengan luas 6.600 hektare itu tak mudah sehingga dibutuhkan bantuan berbagai pihak terkait. Sebab, sekitar 5.800 hektar lahan TNGM berada di zona kawasan rawan bencana III.
Seringkali banyak warga pencari rumput dan pencari kayu bakar atau perenceh yang kerap masuk kawasan ini. Puji merinci ada tak kurang 1.694 kepala keluarga kerap mencari rumput dan 594 kepala keluarga mencari kayu bakar di kawasan TNGM.
Puji pun mengatakan pihaknya sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk evakuasi dan menyiapkan semua jalur evakuasi sebagai mitigasi potensi erupsi.
Sementara itu, di masa pandemi Covid-19 ini, aktivitas di kawasan TNGM yang masih diizinkan untuk dimasuki juga harus patuh protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta Hanik Humaida mengatakan pandemi Covid-19 ini turut menjadi pertimbangan utama untuk lebih berhati-hati menentukan status Gunung Merapi. Sebab, dampaknya pada kebijakan evakuasi terhadap warga di lereng Merapi yang bisa memicu kerumunan.
“Kami harus memikirkan kondisi masyarakat juga saat harus menaikkan status aktivitas atau mengevaluasi kenaikan aktivitas, “ kata Hanik.
Hanik mengatakan Gunung Merapi berbeda dengan gunung api aktif lainnya yang ada di Indonesia. Menurut dia, Merapi merupakan City of Vulcano yang berada di antara pemukiman padat penduduk.
Ketika terjadi erupsi, maka mau tak mau warga yang tinggal di radius berbahaya harus dilakukan evakuasi. “Jadi pada saat terjadi krisis di Merapi dan butuh kebijakan evakuasi warga, itu harus benar benar tepat momentumnya,” kata Hanik.
