TEMPO.CO, Yogyakarta - Kebijakan PSBB Jakarta yang berlaku mulai Senin, 14 September 2020 membuat sejumlah daerah mewaspadai kedatangan orang dari luar daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, sudah menyiapkan sejumlah cara untuk mengawasi lebih ketat kedatangan masyarakat dari zona merah Covid-19, termasuk DKI Jakarta.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan para kepala desa sigap mendata pendatang khususnya asal Jakarta. Menanggapi perintah itu, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan sejak Maret atau saat Covid-19 merebak, petugas selalu memantau para pendatang.
"Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga punya database pendatang yang bisa dicek di laman covid.jogjakota.co.id," ujar Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi kepada Tempo, Jumat 11 September 2020. Dalam monitoring pendatang itu, pengurus kampung di Kota Yogyayakarta selalu siap menanyakan berbagai hal terhadap pendatang tersebut.
Beberapa informasi yang perlu diketahui antara lain data diri, keperluan ke Yogyakarta, lama tinggal, sampai hasil tes Covid-19 baik berupa swab maupun rapid test, dan kesediaan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ditambah bakal berlaku kembali kebijakan PSBB Jakarta tadi, Heroe juga telah mengimbau pengurus kampung agar lebih waspada dalam memantau pendatang agar tak ada penduduk yang tertular.
Petugas menindak masyarakat yang kedapatan tak memakai masker saat melintas di Malioboro. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Heroe Poerwadi yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta, itu melanjutkan instruksi pendataan dan monitoring pendatang tak pernah dicabut sejak awal pandemi Covid-19. Musababnya, di Yogyakarta saat ini justru muncul klaster baru seiring dengan mulai menggeliatnya kunjungan wisatawan. "Setiap hari upaya pendataan dan monitoring itu diperkuat," ujarnya.
Sejumlah kampung di Kota Yogyakarta juga masih menutup sebagian akses masuk-keluar untuk memantau pendatang. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melarang keputusan tersebut karena memudahkan monitoring dan pengecekan mereka yang datang dari luar.
"Silakan berkeliling kota dan melihat sejumlah jalan masih ada yang ditutup dan dijaga," kata Heroe. "Spanduk tentang protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 juga masih terpampang di jalan-jalan umum."
Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng pihak kepolisian dan TNI untuk kampanye tertib protokol kesehatan, terutama di kawasan vital, seperti Malioboro. Sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan juga telah diatur dan diterapkan, misalkan dengan kerja sosial, denda sampai penutupan dan pencabutan izin usaha.
Pemantauan pendatang di wilayah jalur Yogya-Wonosari Kecamatan Patuk Gunungkidul selama masa pandemi. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 DI Yogyakarta, Biwara Yuswantana mengatakan meski berlaku PSBB Jakarta, Pemerintah DI Yogyakarta belum tentu menerapkan kebijakan serupa, seperti saat menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2020. "Dalam kondisi saat ini sulit membedakan antara mereka yang datang dari Jakarta dengan masyarakat yang memang sedang beraktivitas," ujar Biwara.
Yeng penting untuk dilakukan saat ini adalah memberdayakan gugus tugas atau satuan tugas Covid-19 di tingkat desa/kampung secara berjenjang. Biwara melanjutkan, setiap orang wajib meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
