Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Kaji Kebijakan Bebas Visa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan bebas visa untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Kebijakan bebas visa harus ditinjau kembali terutama untuk negara-negara yang rawan Covid-19," ujar Bambang dalam acara webinar yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP Trisakti di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Menurut Bambang, wisatawan yang datang ke Indonesia nantinya harus sudah terseleksi dan bebas dari virus corona.

Ketentuan tentang visa bebas kunjungan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan itu menyebutkan, 'Warga negara asing penerima bebas visa kunjungan dibabaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia'.

Bebas visa kunjungan itu berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Ada 169 negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa. Beberapa negara di dalamnya termasuk yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi, yakni Spanyol, Amerika Serikat, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Inggris.

Pada 20 Maret 2020, pemerintah telah menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan terhadap warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan, serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. TEMPO/M Taufan Rengganis

Bambang Soesatyo mengatakan pengetatan pemberian fasilitas bebas visa di masa new normal nanti menjadi salah satu kunci keberhasilan pariwisata di Tanah Air. Menurut dia, sektor pariwisata akan bangkit pada era new normal karena masyarakat butuh hiburan setelah lama berdiam di rumah.

"Sektor pariwisata harus menjadi prioritas dalam pembenahan ekonomi dan menjadi target devisa negara," kata dia. Selain itu, Bambang Soesatyo mengingatkan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata yang mencakup budaya, agama, nilai sejarah, termasuk kesehatan. "Perlu menyiapkan strategi dan standar baru di sektor pariwisata sebelum masuk era new normal."