TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal membuka kembali destinasi. Namun, tak seluruh objek wisata dibuka melainkan sedikit demi sedikit.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi pariwisata akibat pandemi virus corona baru atau COVID-19, "Jadi akan kami buka bertahap tidak sekaligus. Jadi sedikit demi sedikit kalau kami buka sekaligus khawatir ada yang tidak disiplin," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan.
Menurut Sahani, setiap destinasi wisata yang dibuka kembali diharuskan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Peraturan tersebut diterapkan kepada seluruh wisatawan domestik maupun warga setempat.
Dia mengatakan, menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah Pemkab Belitung berencana membuka kembali sejumlah objek wisata pantai seperti kawasan wisata pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Kelayang. Dua destinasi tersebut sebelumnya ditutup sebagai antisipasi penyebaran virus corona.
"Rencananya objek wisata alam yang dikelola oleh kelompok masyarakat seperti kawasan wisata Gunung Peramun, Hutan Kemasyarakatan Gusong Bugis Juru Seberang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Namun pihaknya belum berencana untuk membuka kawasan wisata pantai Tanjung Pendam dan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di daerah itu. Selain itu, Pemkab juga belum memberikan izin keramaian pada Hari Raya Idul Fitri seperti penampilan hiburan musik oleh artis lokal maupun lainnya.
"Itu (THM) nanti dulu belum bisa kami izinkan buka tapi objek wisata mulai buka kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Belitung mengambil langkah lockdown (mengisolasi wilayah) untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.
"Kami menempuh langkah lockdown terbatas sebagai upaya menurunkan intensitas aktivitas agar virus corona tidak menyebar masif di Kabupaten Belitung. Ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang berpotensi menyerang di manapun," ujar Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie pada 15 Maret 2020 lalu.
Menurut Isyak, lockdown terbatas dilakukan terutama di sekolah dan ruang publik yang dianggap rentan. Pembatasan ini terkait aktivitas ekonomi dan sosial serta aktivitas lainnya.
Sementara untuk penerbangan internasional, kata Isyak, pihaknya masih membutuhkan arahan dari kementerian terkait dalam hal kelanjutan rute internasional.
