Bakal Ada Disneyland, Legoland, Universal di Jakarta, Asalkan...

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau jalur pedestrian di Jalan Sudirman, Jakarta, 2 Agustus 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau jalur pedestrian di Jalan Sudirman, Jakarta, 2 Agustus 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta akan menjadi kota pusat wisata internasional di Indonesia. Hal itu akan terwujud setelah ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

    Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan sejumlah investor berencana menjadikan Jakarta sebagai kota wisata karena mereka ingin Jakarta tetap hidup dan ramai setelah ibu kota pindah.

    "Kami sudah mengundang investor untuk berbagi gagasan. Mereka menyarankan Jakarta sebaiknya menjadi international brand wisata karena di sini belum ada Universal Studio, Disneyland, Legoland," kata Encep Sudarwan di Jakarta, Jumat 14 Februari 2020.

    Pembangunan tempat wisata itu, menurut dia, nantinya akan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah. Dengan begitu, meskipun ibu kota pindah, negara tetap mendapat tambahan penerimaan dari aset tersebut. "Bukan hanya masterplan di ibu kota negara, tapi aset di Jakarta juga harus dipertahankan," ujarnya.

    Menurut Encep Sudarwan, ada beberapa gedung pemerintah yang telah diminati oleh investor. Misalnya kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lokasinya strategis dan berdekatan dengan Mal fX Senayan. Aset-aset tersebut akan disewakan, misalnya dengan 30 tahun.

    Kawasan Bundaran HI diramaikan dengan warga yang bersepeda saat Car Free Day di Jakarta, Ahad, 9 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Selain kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Encep mengatakan gedung DPR RI juga menjadi daya tarik bagi investor karena memiliki lahan yang sangat luas sehingga dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada pula yang menyasar gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang dekat dengan stasiun MRT dan kantor Sekretariat ASEAN karena aksesnya mudah dan lengkap.

    Saat ini, Encep menambahkan, pemerintah sedang memetakan seluruh aset pemerintah di Jakarta dan sekitarnya. "Sekadar informasi, ada Rp 1.400 triliun aset yang mungkin bisa dimanfaatkan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.