Wisatawan Harus Tahu Ada Aturan Berbusana di Kapal Pesiar

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kapal Pesiar

    Ilustrasi Kapal Pesiar

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pelayaran Carnival Cruise Line menerapkan aturan tentang busana para penumpang kapal pesiar. Para tamu dilarang mengenakan pakaian yang mengandung unsur pornografi, sindiran, menyebar kebencian, dan segala sesuatu yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar-golongan atau SARA.

    Perusahaan pelayaran ini juga menerapkan aturan berbusana di sejumlah tempat di kapal pesiar, salah satunya di restoran khususnya saat makan malam. "Kami ingin memastikan semua tamu merasa nyaman saat berlayar bersama kami," kata Vance Gulliksen, juru bicara Carnival Cruise Line seperti dikutip dari The Washington Post.

    Langkah ini diambil untuk mencegah sesuatu terjadi selama perjalanan. Gulliksen memastikan tak ada insiden terkait kesalahan berbusana di kapal pesiar. Hanya saja, mereka belajar dari satu peristiwa yang terjadi kepada seorang penumpang pesawat pada Oktober 2019. Ketika itu, ada seorang penumpang pesawat United Airlines yang mengenakan kaos bertulisan 'Gantung Wartawan'.

    Ilustrasi Kapal Pesiar. Mirror

    Apabila ada penumpang kapal pesiar yang melanggar aturan berbusana itu, maka petugas akan memintanya berganti pakaian. Selama ini kapal-kapal pesiar yang dioperasikan Carnival Cruise Line juga menerapkan aturan berbusana di ruang-ruang tertentu.

    Penumpang yang masuk ke restoran untuk menyantap makan malam dilarang mengenakan celana jeans, kemeja tanpa lengan pria, kaos, busana olahraga, celana pendek, topi baseball, sandal jepit, dan pakaian renang. Carnival Cruise Line merupakan perusahaan pelayaran yang melayani liburan dengan kapal pesiar untuk kelas menengah atas.

    THE TRAVEL | THE WASHINGTON POST | FOX NEWS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.