TEMPO.CO, Jakarta - Burung rangkong gading kini berstatus sangat terancam punah (critically endangered) berdasarkan data International Union for Conservation of Nature. Populasi rangkong gading di habitatnya mengalami tekanan, karena perburuan untuk diambil paruhnya dalam perdagangan ilegal.
"Indonesia memiliki populasi rangkong gading terbesar. Dan, perdagangan ilegal rangkong gading sumbernya juga dari Indonesia," kata Yokyok Hadiprakarsa, peneliti Rangkong Indonesia saat lokakarya bersama Yayasan KEHATI di Jakarta Selatan, Rabu, 28 Agustus 2019.
Sebagian besar perburuan rangkong gading ada di Kalimantan Barat. Saat ini, menurut Yokyok, diperkirakan masih ada populasi rangkong gading di kawasan hutan Kapuas Hulu, meski jumlahnya tidak banyak. Namun demikian, rangkong gading adalah maskot Kalimantan Barat yang mengundang daya tarik bagi pelancong yang menyukai penjelajahan di hutan.
"Kalau di Kapuas Hulu, biasanya suka ada wisatawan asing yang melakukan jungle tracking," ucap Yokyok. Adapun rute penjelajahan hutan itu di antaranya di perbatasan antara Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Menurut Yokyok, ekoturisme yang khusus untuk pengamatan rangkong gading agaknya masih bukan yang utama. "Ekowisata (ekoturisme) spesifik pengamatan burung rangkong gading sepertinya belum ada. Rangkong Indonesia sedang mencoba mendorong dalam tiga tahun terakhir ini," tuturnya.
Rangkong gading mengalami masalah pelik. Sebagai hewan yang membutuhkan penjelajahan hutan yang luas, ia berhadapan dengan deforestasi. Konservasi rangkong gading harus dilakukan dalam skala bentang alam. "Semenjak krisis rangkong gading banyak pengamat burung yang ingin melihat atau memfotonya," katanya.
Kepala rangkong yang dijadikan suvenir dan berbagai kebutuhan lainnya, membuat rangkong gading mendekati punah. Foto: @timlaman
Dalam upaya konservasi ini, menurut Yokyok informasi dasar biologi dan ekologi, serta penelitian rangkong gading di Indonesia sangat minim. Kajian Rangkong Indonesia menemukan hanya 55 penelitian yang sudah dipublikasikan dalam kurun 1980-2016. Penelitian yang minim itu termasuk penyebab hal sulit mengukur dampak akibat perburuan burung rangkong.
