Ridwan Kamil Bakal Bangun Homestay di Desa Cisayong Tasikmalaya

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat meresmikan masjid Al Muhajirin di Kampus 1 Universitas Siliwangi (Unsil), Tasikmalaya, Jumat , 12 Juli 2019.

    Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat meresmikan masjid Al Muhajirin di Kampus 1 Universitas Siliwangi (Unsil), Tasikmalaya, Jumat , 12 Juli 2019.

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal membangun Desa Cisayong di Tasikmalaya, menjadi destinasi wisata penginapan atau homestay. Target Cisayong sebagai desa homestay didasarkan pada testimoni sejumlah wisatawan kepada Ridwan Kamil.

    "Kemarin saya melakukan kunjungan ke Cisayong dan ngobrol sama wisatawan. Ternyata mereka kesulitan mencari tempat menginap," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 13 Juli 2019. "Untuk itu, saya akan mengonsepkan Desa Cisayong menjadi desa wisata homestay."

    Baca: Sebentar Lagi Warga Tasikmalaya Bisa Wisata dengan Bus Ngulisik

    Tak sekadar menginap, Ridwan Kamil mengatakan salah satu potensi wisata yang bisa ditingkatkan di Desa Cisayong adalah sebuah lapangan sepak bola Sakti Lodaya yang bertaraf internasional. Lapangan sepak bola ini dibangun dari swadaya masyarakat.

    Lapangan sepak bola Sakti Lodaya memiliki luas 93 x 53 meter dan dilengkapi sistem penyiraman otomatis. Lapangan ini sering menjadi lokasi turnamen dengan peserta dari berbagai daerah. Sebagai tempat turnamen, pengelola lapangan sepak bola Sakto Lodaya bisa mengantongi omzet sampai Rp 30 juga per bulan.

    Untuk mewujudkan Desa Cisayong sebagai tempat menginap wisatawan, Ridwan Kamil mengatakan akan memberikan bantuan sebesar Rp 630 juta. Menurut dia, Desa Cisayong bisa menjadi contoh bagi desa lain karena hanya dengan ketersediaan lapangan bola saja bisa menarik kunjungan wisatawan.

    Baca juga: Bupati Bogor Minta Ridwan Kamil, Bikin Proyek Jalur Puncak II


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.