Budi Gunawan Wakapolri, Buya Syafi'i: Polisi Baik Ada, Kan?  

Reporter

Selasa, 21 April 2015 18:58 WIB

Ahmad Syafii Maarif. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Sembilan Syafi'i Maarif mengaku kebingungan dengan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Kepolisian RI yang diperkirakan sudah mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. "Polisi yang baik itu banyak, tapi kenapa memaksakan mengusulkan polisi yang membikin heboh sebagai Wakapolri?” kata Syafi'i saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2015. (Baca: Sutiyoso: Besok Budi Gunawan Dilantik Jadi Wakapolri)

Syafii mengatakan, sebelum mengusulkan nama, seharusnya tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi soal dugaan rekening gendut terhadap Budi Gunawan harus diproses dulu. "Tuduhan ini, kan, sampai sekarang belum diproses dan membikin tanda tanya di masyarakat,” ujarnya.

Setelah dinyatakan sebagai tersangka, Budi Gunawan melawan KPK dengan menggugat praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi kemudian memenangkan Budi dan menyatakan penetapan status tersangka Budi tidak sah. Kasus itu akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan berakhir di Badan Reserse Kriminal Polri. Hingga kini, kasus ini belum juga disidik Polri.

Menurut Syafi'i, meski reaksi publik belum terlihat, bukan berarti Mabes Polri bebas bertindak. “Lihat dulu. Kalau BG sudah diputuskan dan masyarakat tenang saja, ya, mau apalagi,” tuturnya. “Kita orang luar hanya bisa melihat.”

Sebelum Wanjakti bertemu, Syafi'i dalam berbagai kesempatan menyatakan agar Presiden tidak memilih Wakapolri yang membuat heboh masyarakat. Kata heboh ini mengarah pada kasus Budi Gunawan yang diduga memiliki rekening gendut.

Jika Budi Gunawan benar-benar menjadi Wakapolri, apakah hal ini menyiratkan tidak responsifnya Presiden mendengar rekomendasi Tim Sembilan dalam kasus KPK versus Polri yang dibentuknya sendiri? “Saya rasa bukan. Presiden boleh jadi tak berdaya menghadapi tekanan dari berbagai pihak karena beliau bukan ketua partai,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengaku sudah mendengar bahwa Wanjakti Polri telah memilih Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Pemilihan diklaim dihadiri semua perwira bintang tiga dan bintang dua, serta semua kepala kepolisian daerah. Menurut Neta, hasil Wanjakti telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Soal pertemuan itu dibenarkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso. Meski menolak menyebutkan siapa nama calon Wakapolri yang diusulkan, Wasesa membenarkan pertemuan Wanjakti itu berlangsung pada Jumat, 17 April 2015.



ISTIQOMATUL HAYATI


Berita Menarik:


Budi Gunawan Jadi Wakapolri, Begini Sikap Presiden Jokowi


Advertising
Advertising

Lurah Cantik di Surabaya Ini Punya Sihir Merayu Warganya


Manajer Restoran Ini Habiskan Rp 38 Juta untuk Celana Dalam



VIDEO TERKAIT:



Berita terkait

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya