TEMPO.CO, Yogyakarta - Sektor pariwisata paling terpukul karena pandemi Covid-19. Bisnis penginapan, hotel, restoran, taman hiburan, aktivitas wisata, akomodasi, dan jasa transportasi lesu. Dilematis antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui pembatasan pergerakan orang dan durasi operasional layanan publik. Istilahnya bermacam-macam, ada Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Pembatasan Terbatas Kegiatan Masyarakat atau PTKM untuk wilayah DI Yogyakarta.

Dan yang terbaru adalah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali atau PPKM Jawa Bali yang berlaku mulai 11 - 25 Januari 2021. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kebijakan tersebut membuat pengusaha hotel dan restoran terpukul.

"Kebijakan ini sangat memukul kami," kata Ketua PHRI DI Yogyakarta, Deddy Pranowo pada Jumat 8 Januari 2021. "Saat ini relaksasi yang kami butuhkan dari pemerintah agar bisa bertahan."

Bahkan jauh sebelum kebijakan PPKM Jawa Bali berlaku, menurut dia, wisatawan sudah membatalkan rencana berkunjung ke Yogyakarta. "Wisatawan membatalkan reservasi karena khawatir apakah mereka bisa keluar dari daerahnya untuk berwisata dan apakah akan diterima saat masuk ke Yogyakarta," kata Deddy Pranowo.

Yang jelas, sejak pemerintah mengumumkan PPKM Jawa Bali, PHRI DI Yogyakarta belum mendeteksi adanya reservasi maupun kunjungan ke hotel dan booking restoran. PHRI Yogykarta memperkirakan dalam triwulan petama atau sepanjang Januari sampai Maret 2021, nasib usaha hotel dan restoran belum jelas.

Deddy Pranowo melanjutkan, selama pandemi Covid-19 dan rentetan kebijakan pembatasan pergerakan orang demi memutus mata rantai penularan Covid-19, ada lima status nyawa usaha hotel dan restoran. Lima status itu adalah kuat, setengah kuat, pingsan, setengah mati, dan mati.

Menurut dia, ada sekitar 189 hotel dan restoran yang masih bertahan di DI Yogyakarta dan sebagian besar adalah hotel bintang empat dan hotel bintang lima. Hotel bintang tiga ke bawah, kata Deddy Pranowo, nyawanya setengah kuat dan pingsan. "Bahkan ada yang sudah mati," ujarnya.

Sebagai salah satu industri pariwisata, Dedde Pranowo melanjutkan, pihaknya menyesalkan karena seolah selalu diubek-ubek atau diobok-obok dengan berbagai kebijakan yang keluar secara mendadak. Padahal selama ini seluruh anggota PHRI sudah melakukan segala ketentuan pemerintah dan berinsiatif untuk turut menekan penyebaran Covid-19.

Kepatuhan pengelola hotel atas ketentuan pemerintah itu mulai dari verifikasi protokol kesehatan, seperti sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE), menyediakan fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan, sampai pengaturan operasional demi menjamin kesehatan dan keselamatan staf serta para tamu.

Deddy Pranowo menambahkan, berdasarkan data kasus Covid-19 di DI Yogyakarta, klaster yang timbul selama ini bukan dari industri hotel dan restoran, melainkan perkantoran, rumah tangga, atau lingkungan lain "Alangkah baiknya jika semua sektor tetap saling menjaga dan punya Satgas Covid-19 sampai tingkat RT/RW," ucapnya.

Deddy membeberkan, selama sepuluh bulan pandemi Covid-19 terjadi, pelaku industri wisata khususnya perhotelan sudah sangat terjepit dan terpuruk. "Kami bukan sekadar bertahan, tapi sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk bertahan," ujarnya.

Senada dengan Deddy Pranowo, Ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI DI Yogyakarta, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan situasi saat ini amat sulit bagi pelaku usaha pariwisata karena harus berhadapan dengan sisi kesehatan dan ekoonomi yang sama-sama darurat. "Kami akan mendukung apapun regulasi pemerintah," ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata DI Yogyakarta, Singgih Rahardja mengatakan hingga kini belum ada informasi tentang relaksasi atau insentif bagi pelaku usaha wisata selama PPKM Jawa Bali. "Tapi kami meyakini karena pandemi Covid-19 masih terjadi, pemerintah pusat melalui kementerian terkait akan membuat skema untuk menyelematkan industri pariwisata," katanya.