TEMPO.CO, Jakarta - Protokol kesehatan untuk pariwisata telah dibuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rupanya, protokol tersebut juga dipantau pelaksanaannya.

Kemenparekraf meninjau penerapan protokol kesehatan tersebut di sejumlah lokasi wisata di Provinsi DKI Jakarta dan sekitar Bandung, Jawa Barat. Kementerian itu mengingatkan agar pelaku usaha pariwisata terus produktif namun tetap aman dari Covid-19.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar mengatakan protokol kesehatan mutlak diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, baik wisatawan, pelaku usaha maupun pekerjanya. Sehingga perlu diawasi dan dievaluasi secara ketat.

Baca: Tips Wisata dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19

Bersama Disparekraf Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Kemenparekraf selama sepekan lalu meninjau penerapan protokol kesehatan di sejumlah lokasi wisata Provinsi DKI Jakarta dan sekitar Bandung, Jawa Barat.

"Dari hasil pemantauan di lapangan, para pengelola tempat wisata sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik, namun kedisiplinan pengunjung dalam mengikuti protokol yang masih harus ditingkatkan,” kata Kurleni Ukar.

Prosedur standar seperti pengukuran suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan/hand sanitizer di berbagai tempat, penggunaan masker dan pembersihan dengan disinfektan secara berkala telah dilakukan.

Imbauan terkait protokol kesehatan dan Covid-19, juga sudah ditempatkan di beberapa titik dan disosialisasikan secara berkala melalui pengeras suara di lapangan. Arus masuk dan keluar, jam berkunjung serta jumlah pengunjung juga diatur agar tidak terjadi penumpukan di lokasi wisata.

Khusus Provinsi Jawa Barat, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 30 hingga 50 persen. Karyawan yang bertugas juga dipastikan sehat dan dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti pelindung wajah, masker, dan sarung tangan.

Sistem penjualan tiket secara daring dan sistem pembayaran cashless juga sudah tersedia. Namun tidak semua wisatawan siap dengan hal tersebut, sehingga upaya sosialisasi untuk adaptasi dengan kebiasaan ini akan terus dilakukan ke depan.

"Kami juga menyampaikan beberapa saran perbaikan kepada para pengelola lokasi. Sosialisasi, pengawasan serta evaluasi perlu terus dijalankan," kata Kurleni Ukar.