Program CHS Butuh Sertifikasi Pihak Ketiga

Reporter

Bram Setiawan

Editor

Ludhy Cahyana

Senin, 22 Juni 2020 16:38 WIB

Agustian dari divisi housekeeping Hotel Swiss-BelHotel Pondok Indah, mengaku lebih detail melakukan pekerjaanya untuk melayani para tenaga medis dan gugus tugas Covid-19. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi virus corona (Covid-19) drastis mengurangi aktivitas bepergian. Industri pariwisata merosot, karena sangat terkena dampak wabah tersebut. Kini situasi mulai bergerak menuju normal baru atau new normal untuk aktivitas wisata.

Tata cara pencegahan virus corona pun disediakan untuk memompa denyut kegiatan wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melansir program Cleanliness, Health and Safety atau CHS. Namun seberapa meyakinkan protokol tersebut untuk kebutuhan kepariwisataan.

Menurut Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Hendrie Adji Kusworo, kepercayaan adalah keutamaan untuk berwisata. Ia menjelaskan, bahwa dalam konteks pariwisata, pelancong hanya akan tahu produk wisata ketika tiba di destinasi.

Baca: Protokol Kesehatan untuk Pariwisata Resmi Disahkan, Intinya 3 Hal

"Saya kira memang betul trust (kepercayaan) itu kunci yang luar biasa. Karena wisatawan itu belum melihat produk wisata yang akan dikonsumsi," katanya dalam siaran daring bertema "Wisata Era New Normal", Kamis, 18 Juni 2020.

Advertising
Advertising

Menurut dia, sertifikasi menjadi hal yang diperlukan untuk menjamin sebuah produk wisata. Hal itu akan menumbuhkan rasa percaya orang untuk berwisata. "Itu bisa dipercaya lebih punya kemungkinan untuk memenangkan persaingan," ujarnya.

Menurut dia, situasi pandemi membuat produk pariwisata memerlukan pihak ketiga untuk solusi membangun kepercayaan. "Pihak ketiga yang dipercaya dalam konteks sertifikasi tadi," katanya.

Hendrie menjelaskan, bahwa Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) sudah mencoba masuk dalam ranah itu. Maka, kata dia, CHS yang sedang dikembangkan itu akan menjadi bagian ISTC.

"Itu menjadi semacam lembaga yang punya hak secara konstitusional karena sudah memperoleh mandat dari badan sertifikasi nasional BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)," ujarnya. Ia menambahkan, termasuk yang berhubungan dengan CHS yang merespons soal virus corona.

Berita terkait

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

4 jam lalu

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

Afganistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah menawarkan banyak hal untuk dijelajahi, misalnya situs bersejarah dan budaya.

Baca Selengkapnya

Taliban Siapkan Promosi Wisata Afganistan untuk Tingkatkan Perekonomian

4 jam lalu

Taliban Siapkan Promosi Wisata Afganistan untuk Tingkatkan Perekonomian

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Afganistan meningkat. Turis asing paling banyak berasal dari Cina.

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

1 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

3 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

4 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

5 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

7 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

9 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya