Bibir Kawah Bromo Menipis, Upacara Kesada Dijaga  

Reporter

Sabtu, 20 Juli 2013 15:55 WIB

Warga menggusung tandu yang berisi sesaji berupa kepala kerbau dan makanan tradisional untuk dibawa ke sanggar pamijahan (pemujaan/do'a) saat berlangsung upacara adat Unan-unan di Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Jawa Timur, Minggu (30/12). Unan-unan merupakan upacara adat suku tengger yang dilaksanakan sekali dalam sewindu atau 5 tahun menurut penanggalan Tengger. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Suku Tengger bakal menyelenggarakan upacara Yadnya Kasada pada 23-24 Juli 2013 mendatang. Upacara digelar untuk menghormati leluhur, Joko Seger dan Loro Anteng. Menurut kepercayaan suku Tengger, upacara dilakukan agar hasil pertanian subur dan melimpah. "Ritual budaya dan agama menjadi satu," kata sesepuh suku Tengger, Trisno Sudigdho, Sabtu, 20 Juli 2013.

Aneka kesenian tradisi dihadirkan untuk menghibur warga suku Tengger. Meliputi seni karawitan, tayub, dan campursari. Upacara juga dilakukan untuk memilih dukun, serta melempar sesaji berupa hasil pertanian ke kawah Gunung Bromo.

"Bibir kawah semakin tipis, harus waspada demi kesalamatan jiwa," kata juru bicara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTN BTS), Nova Elina. Sejak erupsi dua tahun lalu, bibir kawah tergerus, sehingga berbahaya bagi pengunjung. Untuk itu, jalur tangga menuju kawah dikhususkan untuk umat Hindu Tengger yang mengikuti ritual melempar sesaji.

Sementara pengunjung diminta melihat dari jauh, agar tak menganggu ritual , juga demi keselamatan dan keamanan pengunjung. Petugas BBTN BTS dan Kepolisian berjaga di sekitar bibir kawah untuk mengamankan pengunjung. Namun, kadang pengunjung nekat untuk melihat upacara yang sekaligus menjadi atraksi wisata.

"Berbahaya, bisa tergelincir ke kawah," katanya. Selain pengunjung, pengawasan juga dilakukan kepada suku Tengger yang mengikuti ritual. Mereka sering mendekati kawah untuk menangkap sesaji. Sebab, diyakini gabah yang berhasil ditangkap menjadi bibit padi yang unggul.

Sejumlah titik berbahaya dipasang papan peringatan dan papan pemberitahuan larangan mendekati kawah. Sejumlah petugas juga berpatroli mengingatkan pengunjung agar tak melanggar aturan. Tujuannya, demi keamanan dan kesalamatan pengunjung.

Pengunjung diminta patuh dan mentaati peringatan petugas pengelola wisata Gunung Bromo, serta waspada dan berhati-hati saat memasuki kawasan Gunung Bromo. Pengawasan juga dilakukan di sejumlah pos masuk kawasan, meliputi Jemplang (Malang), Wonokitri (Pasuruan), dan Cemoro Lawang (Probolinggo).

Sesuai peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan wisatawan nusantara membayar retribusi Rp 2.500, asuransi Rp 2.500, dan jika membawa kamera membayar Rp 5.000. Sedangkan bagi wisatawan mancanegara membayar retribusi sebesar Rp 20 ribu, asuransi Rp 2.500, dan membawa kamera membayar Rp 50 ribu.

Data kunjungan wisatawan nusantara rata-rata setiap bulan sekitar 20 ribu sampai 30 ribu orang. Sedangkan wisatawan mancanegara antara 1.000 sampai 5.000 orang.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

13 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

39 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

41 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

43 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

44 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

48 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

48 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

48 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

49 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

49 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya