TEMPO.CO, Mataram - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD Nusa Tenggara Barat Misbach Mulyadi menyatakan kecewanya terhadap Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang dipercaya pemerintah Indonesia untuk menangani pembangunan Mandalika Resort di pantai selatan Lombok Tengah.
Kekecewaannya itu disampaikan menjelang rapat terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama 18 menteri yang membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Rapat itu digelar di Mataram usai salat Jumat, 18 Mei 2012.
“Ada dua persyaratan yang belum bisa ditangani BTDC,” ujar Misbach sewaktu memberikan keterangan pers di kawasan wisata Gili Trawangan, Kamis malam, 17 Mei 2012. Pertama masalah studi amdal, termasuk studi tsunami yang menjadi keharusan. Kedua, molornya pengerjaan resor.
Padahal, ujar Misbach, calon investor sudah melakukan penandatanganan kesepahaman. Sewaktu meresmikan ground breaking Mandalika Resort, 21 Oktober 2011, Presiden juga meminta agar tidak hanya seremonial. “Kenyataannya BTDC tidak siap,” ucapnya.
Mandalika Resort memiliki panjang pantai 7,5 kilometer. Letaknya menghadap Samudra Indonesia. Mandalika Resort berjarak hanya 16 kilometer dari Bandara Internasional Lombok, 55 kilometer dari Pelabuhan Lembar, dan 40 kilometer dari Kota Mataram. Untuk Mandalika Resort ini lahan yang dibebaskan seluas 1.175 hektare.
BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola kawasan tersebut adalah PT Pengembangan Pariwisata Bali atau dikenal sebagai Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Ground breaking proyek Mandalika Resort di Lombok Tengah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 21 Oktober 2011. BTDC akan melakukan investasi senilai US$ 250 juta dan bekerja sama dengan swasta hingga mencapai investasi US$ 3 miliar.
Direktur Utama BTDC, Ida Bagus Wirajaya, sebelumnya menyebutkan pihaknya secara bertahap akan membangun kawasan Mandalika ini dalam waktu sekitar 10 tahun. BTDC menggunakan dana Rp 2,2 triliun untuk menyiapkan infrastruktur. “Kami akan mendapatkan dananya dari obligasi atau pinjamannya,’’ katanya.
SUPRIYANTHO KHAFID
Berita terkait
Cuaca Panas Ekstrem, Thailand Ajak Turis Wisata Pagi dan Sore
2 hari lalu
Cuaca yang terik membuat warga Thailand, terutama warga lanjut usia, enggan bepergian.
Baca Selengkapnya17 Bandara Internasional Dipangkas, Bagaimana Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah?
3 hari lalu
Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi mengatakan pemangkasan jumlah bandara internasional tidak bepengaruh signifikan ke ekonomi daerah.
Baca Selengkapnya4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah
3 hari lalu
Afganistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah menawarkan banyak hal untuk dijelajahi, misalnya situs bersejarah dan budaya.
Baca SelengkapnyaTaliban Siapkan Promosi Wisata Afganistan untuk Tingkatkan Perekonomian
3 hari lalu
Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Afganistan meningkat. Turis asing paling banyak berasal dari Cina.
Baca SelengkapnyaBandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya
4 hari lalu
Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,
Baca SelengkapnyaBandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun
6 hari lalu
Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaIuran Wisata untuk Siapa
7 hari lalu
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
10 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
11 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
11 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya